Beranda blog

Bersama Menteri KKP, Wagub Sulut Hadiri Apel Siaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Bitung

0

Topiksulut.com, PEMERINTAHAN – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menyaksikan simulasi pelumpuhan kapal pelaku illegal fishing yang dilakukan oleh aparat Ditjen PSDKP di Dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Aertembaga Bitung, Senin (17/2/2020).

Dengan sangat taktis awak kapal pengawas perikanan memperagakan proses penghentian, pemeriksaan dan penahanan (Henrikhan) kapal ilegal yang dilakukan di dermaga PPS Bitung.

“Tadi menyaksikan simulasi pelumpuhan Kapal pelaku illegal fishing dari atas kapal bersama Pak Menteri,” kata Wagub Kandouw yang hadir mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Sementara itu, usai kegiatan yang dirangkaikan dengan apel siaga pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini, Menteri KKP Edhy Prabowo kembali menegaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan serius dalam penanganan kapal pelaku illegal fishing di perairan Indonesia.

“Tidak ada kata kompromi untuk para pelaku illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Tugas kita tidak ringan tapi Saya sangat percaya dengan kemampuan dan semangat Anda (PSDKP) untuk menjaga  laut kita dengan sepenuh jiwa raga,” ujar Menteri Edhy.

Tahun ini, jelas Edhy, KKP akan menambah dua armada Kapal Pengawas Perikanan baru untuk memperkuat pengawasan di Laut Natuna Utara dan Selat Malaka. Hari operasi juga akan ditambah dari yang semula 85 hari di tahun 2019 menjadi 150 hari di tahun 2020.

“Pemberantasan illegal fishing merupakan tugas berat yang tentu tidak bisa dilakukan oleh KKP sendirian. Tentu saja di lapangan kita bahu membahu dengan TNI AL, TNI AU, Pol Air, dan Bakamla,” ungkapnya.


Menteri Edhy juga menginstruksikan agar aparat di lapangan mampu menjadi pelindung dan sahabat bagi nelayan Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan bahwa kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan adalah untuk memberikan kesejahteraan nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan.

“Saya ingin agar kehadiran aparat Ditjen PSDKP di lapangan dapat menjadi sahabat bagi nelayan-nelayan lokal Indonesia, sehingga mereka dapat melakukan aktivitasnya dengan rasa aman dan nyaman, serta hasil tangkapan optimal,” ujarnya.

Menteri Edhy juga menekankan bahwa hal tersebut penting agar tercipta iklim usaha kelautan dan perikanan yang kondusif. Sehingga sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.

“Saya ingin menegakkan hukum terhadap pelaku illegal fishing dan destructive fishing tepat sasaran agar nelayan kecil sejahtera,” pungkas Edhy. (CHRIS)

Jadi Irup Bulan K3, Ini Pesan Gubernur Olly Dondokambey

0

Topiksulut.com, PEMERINTAHAN – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menjadi inspektur Upacara Apel Korpri yang dirangkaikan dengan pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2020 yang digelar di Halaman Kantor Gubernur, Senin (17/2/2020).

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly saat membacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah yang
mengajak semua pemangku kepentingan menjadikan peringatan ini sebagai momentum untuk memperkuat pelaksanaan K3 secara nasional sebagai elemen penting dalam melakukan reformasi ketenagakerjaan.

“Komitmen ini dilakukan dalam kerangka membangun SDM unggul untuk mencapai Indonesia Maju. K3 Unggul, Indonesia Maju! Salam K3!,” ucap Olly.

Lanjut Olly, peringatan Hari K3 Nasional Tahun 2020 merupakan momentum yang strategis dan bersejarah mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja telah mencapai usia 50 tahun.

“Pada usia setengah abad Undang-Undang ini menghadapi tantangan-tantangan baru dalam dunia ketenagakerjaan. Salah satu diantaranya adalah revolusi industri,” ujar Olly.

“Dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan adanya inovasi, otomatisasi, super computer, artificial intelligence dan fleksibiltas pola kerja yang telah membawa perubahan ekonomi berbasis digital,” sambungnya.

Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Optimalisasi Kemandirian Masyarakat Berbudaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Era Revolusi lndustri 4.0 Berbasis Teknologi lnformasi” sebagai tema pokok Bulan K3 Tahun 2020 ini, Olly menjelaskan, penerapan K3 pada revolusi industri 4.0 masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi digitalisasi.

“Perubahan tersebut akan menimbulkan hilangnya beberapa jenis pekerjaan dan memunculkan jenis-jenis pekerjaan baru dengan pendekatan digital dan IT. Fenomena ini dapat berdampak pada timbulnya jenis potensi bahaya baru. Oleh karena itu diperlukan strategi pengendalian yang lebih efektif, efisien serta inovatif dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,” ungkap Olly.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 sebanyak 133.56 juta orang, mengalami penurunan 2.62 juta orang dibandingkan Februari 2019.

Penduduk bekerja sebanyak 126,51 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 57,5 persen adalah lulusan SD dan SMP. Hal tersebut berpotensi terhadap rendahnya kesadaran pentingnya perilaku selamat dalam bekerja.

Sementara itu terkait keselamatan kerja berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2018 telah terjadi 157.313 kasus kecelakaan kerja dan sepanjang Januari hingga September 2019 terdapat 130.923 kasus.

“Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan kasus kecelakaan kerja sebesar 26.40%,” tutup Olly.

Usai menyampaikan sambutan, Gubernur Olly menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah bupati dan walikota atas keberhasilan mereka dalam membina program K3 tahun 2019 di daerahnya masing-masing.

Kegiatan ini turut dihadiri, jajaran Forkopimda, Sekdaprov Edwin Silangen Edwin Silangen, perwakilan serikat pekerja dan para ASN di lingkup Pemprov Sulut. (CHRIS)

Tanpa Revisi Anggaran, PMI: Alasan Terlambat Pemasukan Proposal Tidak Tepat

0

TOMOHON, topiksulut.com – Salah satu organisasi yang bergerak dibidang kemanusiaan non profit dan sosial, Palang Merah Indonesia (PMI) di tunjang dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Serta PP nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 46 dan PP nomor 7 tahun 2012 tentang pelayanan darah.

Namun berbanding terbalik dengan PMI Kota Tomohon. Ya, PMI Kota Tomohon tahun 2020 bakal tidak memiliki anggaran untuk tambahan oprasional dan penyediaan kantong darah dari dana hibah Pemerintah Kota Tomohon.

Sesuai konfrensi pers yang di gelar oleh PMI Kota Tomohon di kantor Sekertariat PMI Kota Tomohon Kelurahan Talete dua. Senin (17/2) 2020.

Pengurus PMI Tomohon melalui Wakil ketua bidang organisasi, Rommy Mongdong S.Pd, M.Pd, mempertanyakan kenapa tahun 2020 PMI Kota Tomohon tidak mendapatkan dana hibah.

Menurutnya, untuk PMI Kota Tomohon merupakan rutinitas setiap tahun harus mendapatkan dana hibah.  “Ya ini sudah di atur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Dan PMI juga memiliki aturan PP nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 46 dan PP nomor 7 tahun 2011 tentang pelayanan darah, jadi ini adalah aturan setiap tahun secara continue,” ucap Mongdong kepada sejumlah pers yang hadir.

Sementara itu Kepala Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Tomohon, dr Levie Golioth MKes menambahkan, Sesuai penjelasan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 90 dan PP No. 7/2011 tentang Pelayanan Darah Pasal 46, jaminan pendanaan Pemerintah diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi kepada UDD dari APBN, APBD dan bantuan lainnya.

“Didalam aturan dana hibah ini, Organisasi yang bisa mendapat dana hibah setiap tahun adalah PMI, Pramuka, Penanggulangan Bencana, HIV Aids, dan Koni. Sedangkan untuk organisasi yang lain bisa dapat hibah tapi tidak bisa secara continue,” tutur Golioth.

“Dalam pengalaman kami pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, tanpa permintaan proposal dananya tetap sudah diposkan setiap tahun, namun tidak bisa digunakan karena kala itu kepengurusan PMI belum aktif,” kata Golioth

Tapi sejak terbentuknya pengurus PMI Kota Tomohon pada tahun 2018, hibah yang diberikan Pemkot Tomohon tanpa pengajuan proposal, anggarannya sebesar 100jt bisa digunakan karna sudah memiliki pengurus.

“Sedangkan pada pengusulan tahun 2018 untuk anggaran tahun 2019 yang lalu, usulan proposal pun dibuat namun sempat terlambat tapi tetap dicairkan. Kenapa saat sekarang permohonan hibah tahun 2020 terlambat pengajuan proposal tidak bisa dicairkan? kan bulan Januari masih ada REVISI ANGGARAN” tanya Golioth.

“Jadi menurut kami (PMI) alasan terlambat memasukan proposal adalah tidak tepat,”

Kepala UTD itu pun menjelaskan alasan kenapa Organisasi Kemanusiaan PMI membutuhkan dana hibah dari  Pemkot Tomohon. “Pengolahan Darah (Service cost) membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebut saja, mulai dari proses awal seperti ketersediaan formulir calon donor, kapas, dan alat untuk mengecek Hb donor, jarum, selang dan kantong yang digunakan untuk proses donor dan menyimpan darah, tentu harus dibeli dan harganya tidak murah. Belum lagi berbagai komponen yang diperlukan untuk memeriksa darah di laboratorium, menyimpan darah di tempat khusus dengan suhu dan kondisi lain yang terjadi, hingga proses pengecekan kecocokan darah yang tersedia dengan donor darah sampai dengan proses transfusi, juga membutuhkan biaya. Termasuk tentunya, bagaimana prosedur pemusnahan darah yang tidak layak digunakan, juga membutuhkan biaya operasional.”

“Bukan darahnya yang dibayar, tapi biaya pengolahan darah agar aman untuk ditransfusikan kepada pasien,” pungkasnya.(kim)

Ketua HKTI Sulut SAS Serahkan Pilot Project Budidaya Padi M70D ke Kelompok Tani Taratara

0

TOMOHON, topiksulut.com – Dibawah kepemimpinan Syerly Adelyn Sompotan atau SAS, Himpunan Keluarga Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)  menyerahkan Pilot Project Budidaya Padi M70D kepada para petani di Kota Tomohon, Senin (17/2) 2020, berlangsung di Persawahan Kelurahan Taratara Satu.

Menurut Ketua HKTI Sulut SAS, varietas ini telah diuji di daerah Sumatera dan Jawa. “Untuk Sulut, sudah mulai di Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara. Kali ini di Kota Tomohon,” ujar SAS berharap M70D ini berhasil dikembangkan di Kota Tomohon.

Sementara dengan kehadiran pengurus HKTI Kota Tomohon dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani. “Berharap dengan kehadiran HKTI, para petani bangkit lagi dan sejahtera,” tukasnya.

Syerly Adelyn Sompotan ketua HKTI Sulut

Ketua HKTI Kota Tomohon Jeffri Polii mengapresiasi kepedulian HKTI Provinsi Sulut. “Ini bentuk kepedulian kepemimpinan Ibu Syerly Adelyn Sompotan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani di Tomohon.
Sehingga terobosan ini perlu diapresiasi.
Kedepan, semoga sukses, dan akan dikembangkan lagi bagi petani,” pungkas Polii didampingi Sekretaris HKTI Kota Tomohon Fadly Rumondor.

Merespon hal tersebut, Robbi Mentang yang tergabung di Kelompok Tani Ulow menyampaikan terima kasih atas perhatian bagi para petani. “Terima kasih ibu SAS Wakil Walikota Tomohon. Untuk kebaikan petani juga, semua yang dibutuhkan petani difasilitasi HKTI. Dengan bersama-sama HKTI, petani diperjuangkan untuk sejahtera,” akunya.

Penyerahan bibit M70D kepada tiga Kelompok Tani masing-masing 15Kg.

Hadir pada kegiatan itu, pengurus HKTI Provinsi Sulut, pengurus HKTI Kota Tomohon, Pemerintah Kelurahan Taratara, dan Kelompok tani yang ada dikelurahan Taratara.(kim)