Tumbelaka: Jangan Gaji Bintang Lima, Kinerja Kaki Lima

• Tunjangan Naik, Deprov Disorot

Topiksulut.com,SULUT-Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Hak Keuangan dan Administratif Anggota dan Pimpinan DPRD yang diusulkan Pemerintah Provinsi sebagai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) no 18 tahun 2017, telah berhasil dibahas DPRD Sulut lewat Panitia Khusus (Pansus) yang di ketuai Billy Lombok dalam kurun waktu kurang lebih empat jam.

Meskipun demikian, capaian tersebut tentunya mendapat pengamatan masyarakat Nyiur Melambai ini.

Seperti dikatakan salah satu pengamat politik dan pemerintahan di Sulut, Taufik Tumbelaka.

Menurut Dia, kenaikan tunjangan ini harusnya disadari oleh para wakil rakyat di gedung cengkih sebagai bola panas.

“Artinya, ada ekspektasi dari rakyat bahwa mereka benar-benar akan bekerja sesuai gaji dan tunjangan bintang lima, bukan dengan kerja ala kaki lima,” ucap jebolan UGM ini saat bersua dengan sejumlah awak media pekan lalu.

Ditambahkannya, masyarakat sudah sangat “geli” dengan kegiatan dewan yang itu itu saja.

“Banyak bekerja di luar daerah alasan studi banding atau konsultasi. Kenaikan gaji dan tunjangan tidak mengapa, apalagi didukung aturan dan kemampuan keuangan daerah. Tapi ingat, pertanggungjawaban moral kepada masyarakat itu lebih penting,” tegas dia.

Selain itu, dirinya pun menilai pembahasan pansus Hak Keuangan dan Administratif Anggota dan Pimpinan DPRD yang super kilat itu adalah suatu peningkatan.

“Bahkan mungkin rekor bagi DPRD, karena biasanya mereka melakukan pembahasan sebuah Ranperda bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Padahal banyak usulan ranperda yang begitu mendesak dan harus segera dituntaskan, seperti ranperda pohon, minuman beralkohol, dan masih banyak lagi. Kalau untuk kepentingan anggota dewan bisa kerja cepat, mengapa untuk rakyat tidak?. Saya yakin mereka bisa,” tukas Tumbelaka.

Sesuai informasi, kenaikan dana tunjangan anggota DPRD bakal mencapai kurang lebih Rp35 juta plus gaji Rp19 jutaan.(serly)