Topiksulut.com,SULUT – Masa reses II, para Anggota Legislatif (Aleg) turun ke daerah pemilihan (dapil) masing masing untuk bertemu dengan para konstituen menyerap aspirasi. Dalam reses ini lah warga dengan leluasa untuk menumpahkan keluhan , keinginan , kendala maupun masukkan positif agar bisa mendapat perhatian pemerintah. Baik itu terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan , ketenaga-kerjaan, dan lainnya.
Pada kesempatan reses ini, Aleg DPRD Sulut James Karinda SH MH menjaring aspirasi masyarakat yang digelar di Jalan Kampus Timur, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Rabu (20/09) malam kemarin.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Manado, bersama puluhan masyarakat kleak, JK sapaan akrab Karinda, mereka antusias memanfaatkan waktu mengeluarkan segala uneg uneg baik masalah BPJS, pendidikan, ketenaga-kerjaan dan E-KTP menjadi poin utama dalam reses.
Sebagaimana dikeluhkan Theo Bontok warga Kleak, dirinya mempertanyakan soal jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Malalayang yang jumlahnya masih sedikit.
“Di sekitaran sini cuma ada 2 SMA negri dan tidak ada SMP. SMP hanya swasta. Sekiranya hal ini bisa diperhatikan kemudian lewat bapak legislator bisa diperjuangkan. Karena ini menyangkut masa depan generasi muda terlebih di Kecamatan Malalayang,” ungkap Theo.
Dirinya juga mempertanyakan masalah ketenaga-kerjaan dimana di Kleak sendiri ada beberapa perusahaan namun tidak ada masyarakat sekitar yang menjadi karyawan
“Ada 4 perusahaan namun sayangnya yang menjadi tenaga kerja dari luar. Ini sangat memperihatinkan tentunya,” tegas dia.
Sementara itu, Joni Seke selaku kepala lingkungan 2 Kleak mempertanyakan masalah E-KTP yang sampai sejauh ini belum ada titik terang.
“Kami selaku pemerintah di lingkungan selalu mendapat pertanyaan dari warga terkait E-KTP. Sesuai dengan jawaban yang kami terima dari Catatan Sipil, kehabisan blanko,” tanya Seke.
Menanggapi seluruh pertanyaan, Ketua Komisi IV Karinda , khusus pendidikan, jika apa yang ditanyakan warga erat berhubungan langsung dengan bidangnya di komisi yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat (kesra).
“Sebagai anggota DPRD Sulut menerima laporan soal pendidikan, dengan keterbatasan saya sebagai anggota saya menyampaikan ke pemerintah sebagai fungsi mengawasi, budgeting, dan legislasi. Karena berhubungan langsung dengan masalah itu, saya janji akan memperjuangkan. Masalah pendidikan terlebih sekolah, itu sudah direncanakan untuk pemerataan di seluruh kecamatan,” tegas JK.
Yang menarik dalam reses tersebut, terlebih masalah E-KTP, JK mengakui jika dirinya sendiri belum memiliki E-KTP.
“Kalau jujur, saya sekarang tidak memegang E-KTP. Karena waktu mengurus itu kehabisan blanko juga. Kalau secara logika, saya yang merupakan teman dekat Wali Kota Manado tentu bisa meminta langsung. Namun kenyataannya, blanko itu tersedia dari pusat dan daerah hanya menunggu. Jadi mari kita bersabar dalam hal itu,” ungkap Karinda sembari menambahkan apa yang menjadi keluhan warga tentunya akan di sampaikan ke Gubernur untuk kemudian bisa di presure ke pusat. (serly)
