Dugaan Tipikor DAK SLBM Minut, Dua Terdakwa Segera Diadili

TOPIKSULUT.COM, MANADO – Kasus dugaan korupsi penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dari anggaran Kementrian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran (TA) 2015, dengan dua calon terdakwa, inisial AB alias Albert dan JMW alias Jeane segera bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Manado .

Sesuai penetapan majelis hakim yang akan mengadili, dengan ketua majelis Julien Mamahit, dengan anggotanya Halidjah Wally dan adhoc Wenny Nanda.

“Sidang perdana dijadwalkan akan digelar pada Selasa 12 Desember 2017,” singkat Humas PN, Alfi Usup ketika dikonfirmasi wartawan, kemarin.

Terinformasi , terdakwa Albert dan Jeane diseret hingga ke meja hijau, karena dituding telah menyelewengkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Tahun Anggaran 2015.

Dimana, Desa Paslaten telah masuk sebagai salah satu desa yang rawan sanitasi dan layak untuk dibangun sanitasi. Sehingga, pihak Kementerian terkait telah mengucurkan dana sebesar Rp392 juta untuk pembangunan sanitasi.

Merespon dana bantuan itu, Hukum Tua Desa Paslaten, Kecamatan Likupang Selatan, lantas membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dan posisi Ketua pada waktu itu telah dijabat calon terdakwa Albert, sedangkan posisi Bendahara dipegang calon terdakwa Jeane.

Sayangnya, anggaran ratusan juta yang dikucurkan pihak Kementerian PU justru tidak dipergunakan dengan baik, dan diduga kuat telah terjadi aksi penyelewengan. Menariknya lagi, ketika ditelusuri, terungkap adanya kerugian negara sebesar Rp125 juta lebih.

Guna mempertanggung-jawabkan itu semua, kedua calon terdakwa telah diganjar pidana pihak Kejaksaan dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) juncto (jo) Pasal 18 dan Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ely)