● Terkait Aspirasi Sulit Urus SIPI dan SIUP
TOPIKSULUT.COM,DEPROV – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut laksanakan rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulut, Kepala Syahbandar Pelabuhan Manado dan Asosiasi Nelayan Pajeko (ASNEKO) Sulut, di kantor DPRD Sulut, Senin (5/2/2018).
Aspirasi Asosiasi Nelayan Pajeko Sulut terkait kesulitan melakukan perpanjangan izin dan pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal penangkap ikan yang baru.
Padahal menurut Ketua Asosiasi Nelayan Pajeko Sulawesi Utara, Lucky Sariowan, potensi perikanan Indonesia mencapai Rp.17.000 Triliun per tahun, tak bisa dimanfaatkan dikarenakan perizinan sulit.
“Angka tujuh belas ribu triliun disampaikan langsung bapak Presiden Joko Widodo. Potensi besar ini menjadi tidak berarti ketika perizinan oleh pemerintah berbelit-belit. Bayangkan, untuk membuat kapal kami meminjam uang di bank tapi belum bisa digunakan karena terkendala perizinan dari kementerian,” ujar Sariowan.
Nelayan Pajeko juga lanjut Sariowan mengeluhkan berbagai pungutan pajak yang memberatkan pengusaha perikanan. Nelayan sering ditangkap di laut untuk urusan-urusan yang sebetulnya sudah diselesaikan di darat.
“Bayangkan untuk satu penghasilan kami harus membayar tiga pajak yakni pajak penghasikan, PHP hingga PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Heran juga di laut ada PBB, Nelayan sementara melaut juga sering ditangkap dengan alasan tidak jelas,” tandas Sariowan.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Cindy Wurangian, didampingi Wakil Ketua Noldy Lamalo, anggota Teddy Kumaat, Edwin Lontoh, Ivone Bentelu dan Raski Mokodompit.
Komisi II DPRD Sulawesi Utara (Sulut) berjanji akan memperjuangkan nasib nelayan pemilik kapal Pajeko hingga ke DPR RI bahkan sampai ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
“Menindak lanjuti keluhan Asenko soal sulitnya perpanjangan SIPI dan SIUP dan hal-hal lainnnya, kami sudah buat janji dengan Komisi IV DPR RI selasa minggu depan untuk bertemu dan menyampaikan hal ini, agar ditindak-lanjuti sampai ke menteri” tutur legislator dua periode ini.
Hal senada juga dikatakan Kepala Dinas DKP Sulut Ronald Sorongan, menurut Sorongan pihaknya sejauh ini sudah proaktif mencari solusi dari polemik aturan moratorium yang dikeluarkan menteri Susi,
“Sebelumnya kami sudah ke Dirjen, karena memang aturan dari Menteri kapal diatas 30 GT ijinnya harus dipusat bukan lagi kewenangan daerah, jadi bersama sama dengan komisi kami akan bertemu Komisi IV DPR -RI” tutur Sorongan. (*/ely)
