Konvoi Dengan Tertib, KPU Mitra Sekses Gelar Deklarasi Kampanye Damai

KAMPANYE DAMAI: Suasana deklarasi kampanye damai yang diikuti calon tunggal JS-Oke di taman kota Tombatu, Minggu (18/2/2018). (foto: ist)

TOMBATU, topiksulut.com—Pelaksanaan kampanye damai yang diikuti oleh pasangan calon tunggal James Sumendap Sh dan Drs Jesaya Oscar Jocke Legi (JS-oke) berlangsung meriah, aman dan sukses. Bahkan terpantau usai membacakan deklarasi kampanye damai dihadapan ratusan pendukung, pihak KPU, Panwaslu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), TNI-Polri dan stakeholder yang hadir.

Ketua KPU Mitra Drs Ascke Benu mengajak masyarakat, agar momentum Pilkada ini menjadikan Mitra sebagai tonggak demokrasi di Indonesia. Semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi menjadi bukti kualitas demokrasi di Mitra sudah semakin maju.

“Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU melaksanakan tugas sesuai aturan perundang-undangan. Sehingga kita dapat menciptakan kualitas demokrasi sebagai mana yang kita harapkan bersama,” ungkap Benu.

Ascke meminta, kepada seluruh masyarakat Mitra bersama-sama mensukseskan Pilkada ini. Marilah kita sama-sama sukseskan Pilkada ini. “Diharapkan pemimpin yang akan memimpin Mitra kedepan mampu memberikan solusi bagi daerah yang kita cintai ini,” tandasnya.

Usai deklarasi kampanye damai pasangan calon JS-Oke bersama partai pendukung,  KPU, Panwaslu dan TNI-Polri melakukan konvoi kampanye damai dengan rute dari lapangan taman kota menuju Kecamatan Touluaan, Silian Raya dan kembal ke Tombatu. Kemudian melanjutkan konvoi ke Kecamatan Tombatu Timur, Pasan, Belang, Pusomaen dan finish di Kecamatan Ratahan.

Berikut 24 Larangan Dalam Kampanye Pilkada 2018 dirangkum dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang, Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada :

  1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
  2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik.
  3. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.
  4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
  5. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  6. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  7. Merusak dan/atau menghilangkan Alat PeragaKampanye;
  8. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  9. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  10. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  11. Melakukan pawai yang dilakukan dengan konvoi berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
  12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan;
  13. Pasangan Calon tidak boleh memproduksi stiker yang melebihi ukuran yang sudah ditentukan;
  14. Pemasangan stiker tidak boleh membentuk susunan baru, dimana pemasangan tersebut mengandung pesan Kampanye dalam ukuran yang lebih besar;
  15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat dan jumlah yang telah ditentukan;
  16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik diluar ketentuan.
  17. Bahan Kampanye dilarang untuk disebarkan dan/atau ditempel di tempat umum, yang meliputi:
  18. tempat ibadah termasuk halaman;
  19. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  20. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
  21. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
  22. jalan-jalan protokol;
  23. jalan bebas hambatan;
  24. sarana dan prasarana publik; dan
  25. taman dan pepohonan;
  26. Pemasangan Alat PeragaKampanye dilarang berada di:
  27. tempat ibadah termasuk halaman;
  28. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  29. gedung milik pemerintah; dan
  30. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
  31. Media massa cetak, media massa elektronik (televisi, radio, dan/atau media online), dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  32. Pasangan Calon dilarang menayangkan debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon pada media apapun selama masa tenang;
  33. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik) televisi, radio, dan/atau media online), dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan Iklan Kampanye Pasangan Calon, rekaman debat Pasangan Calon, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
  34. Pasangan Calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih;
  35. Dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilarang melibatkan:
  36. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  37. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
  38. Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain;
  39. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepala desa atau sebutan lain/lurah, dan perangkat desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye. Pejabat daerah meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (***)