Minta Plt Bupati Dicopot, Ratusan Warga Duduki Dewan Mitra

DEMO: Ratusan warga Mitra saat melakukan aksi demo damai di kantor DPRD Mitra, Rabu (21/2/2018)

RATAHAN, topiksulut.com—Ratusan pendemo mendatangi kantor DPRD Mitra dengan meminta pencopotan jabatan pelaksana tugas Bupati Ronald Kandoli. Selain itu mereka juga mebdesak aparat kepolisian mengusut tuntas adanya dugaan pelanggaran hukum atas penurunan foto bupati definitif James Sumendap SH. Hal ini diasampaikan oleh Forum Masyarakat Minahasa Tenggara saat menggelar aksi demo damai di Kantor DPRD Mitra, Rabu (21/2/2018).

Koordinator demo Veppy Rambi SPt menjelaskan, selain dua tuntutan di atas, Forum Masyarakat Minahasa Tenggara juga meminta pihak Panwas untuk menindak sikap tidak netral yang ditunjukan Plt Bupati Ronald Kandoli.

“Kami minta Panwas mengusut dugaan pelanggaran kampanye kotak kosong yang terjadi 15 Februari lalu. Apakah itu yang disuarakan massa yang mengawal Plt Bupati saat berada di halaman kantor bupati, maupun yang terjadi di ruang kerja Plt Bupati,” pintanya.

Tak sampai disitu, Rambi yang turut didampingi Koordinator Kecamatan Rudi Pelelalu, juga mengecam adanya tidakan berupa ujaran kebencian atau hate speech yang dilakukan Plt Bupati Ronald Kandoli dalam beberapa pertemuan yang dihadiri masyarakat. Demikian dengan hasutan dan provokasi yang dilakukan Plt bupati kepada ASN terkaiat tunjangan yang menurut Plt diberikan tidak sesuai, harus disikapi serius.

“Kami juga meminta DPRD untuk segera melakukan hak angket kepada Plt bupati karena berbagai pelanggaran yang sudah dilakukan. Apalagi sebagai Plt Bupati, Ronald Kandoli tidak menunjukan sikap netral yang kemudian telah membuat keresahan dan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat,” tandas Rambi.

Dia kemudian mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk memerintahkan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, agar segera membentuk tim dan mengususut tuntas berbagai pelanggaran yang telah dilakukan Plt Bupati Ronald Kandoli.

“Yang paling mendesak, Kementerian Dalam Negeri segera mencabut status Plt Bupati Minahasa Tenggara karena telah bertindak tidak netral dan menyalahgunakan jabatannya yang kemudian ikut membuat situasi kemanan menjadi terganggu, apalagi dalam tahapan Pilkada yang sementara berlangsung,” tegas Rambi.

Aksi demo yang lebih besar kata Veppy, akan kembali dilakukan apabila seluruh tuntutan yang disuarakan pihaknya tidak disikapi serius semua pihak terkait.

Ketua DPRD Tavif Watuseke saat menerima pendemo mengatakan, pihak DPRD akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan masyarakat.

“Kami di DPRD dengan hak-hak yang dimiliki baik itu hak angket maupun hak interpelasi akan dipakai. Tentunya semua butuh proses dan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Pastinya dalam waktu dekat DPRD akan menindaklanjuti semua tuntutan masyarakat,” ungkap Tavif yang didampingi anggota dewan lainnya.

Sementara pelaksana Tugas (Plt) Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Ronald Kandoli, menegaskan kalau dirinya tidak tahu soal pencopotan foto Bupati Mitra James Sumendap SH.

“Saya sendiri waktu itu sedang foto bersama dengan masyarakat di ruang kerja, dan tidak tahu menahu dengan tindakan oknum yang menurunkan foto Bupat James Sumendap SH,” tegasnya.

Dia mengaku, dirinya akan menjaga netralitas jelang Pilkada Mitra 2018. Bahkan menurut Kandoli, sejak hari pertama menjabat sebagai Plt Bupati Mitra, dirinya terus mengingatkan ke ASN agar tetap menjaga netralitas.

“Kalau ada isu terkait saya tidak netral. Saya sebagai Plt Bupati Mitra 100 persen netral. Tak pernah saya ucapkan perintahkan untuk mendukung paslon. Ataupun mendukung kotak kosong. Bahkan saya tadi saat memimpin Apel Korpri delapan kali saya ingatkan ASN untuk terus jaga netralitas,” ungkapnya, kepada wartaan baru-baru.

Menurutnya, setiap orang memiliki hak untuk memilih pilihan mereka masing-masing, namun, sebagai ASN harus tetap netral.

“Memang hak untuk memilih itu pilihan masing-masing. Namun sebagai ASN harus tetap netral. Ini yang selalu saya tegaskan sejak saya menjabat di hari perdana,” ujarnya.

Sebagai Plt Bupati, Kandoli, bertujuan untuk menyukseskan pesta demokrasi di Kabupaten Mitra, karena itu sudah menjadi tugas pejabat negara.

“Tentu dengan pilkada yang aman, bersih dari isu sarah, money politik dan berita hoax,” katanya.

Terpantau, aksi damai tersebut dijaga oleh pihak TNI dan Polri. Aksi demo sendiri berjalan tertib dan aman. (otnie)