Usulan Dewan Adat dan Pendemo, Dewan Mitra Bentuk Panja Hak Angket

PARIPURNA HAK ANGKET: Ketua Panja Jeksen Mokat saat menyampaikan pemandangan Fraksi pada paripurn hak angket dewan Mitra, Rabu (21/2/2018). (foto: ist)

 

Terkait Pencopotan Foto Bupati James Sumendap

RATAHAN, topiksulut.com—Ketua DPRD Mitra Drs Tavif Watuseke, menyayangkan dengan kejadian pencopotan foto Bupati James Sumendap SH yang lagi cuti kampanye karena kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Mitra periode 2018-2023 mendatang, dimana Plt Bupati dinilai tidak mampu menjaga netralitas.

“Sebagai ketua DPRD saya mengambil sikap melakukan hak angket. Namun sebelum hak angket ini dilakukan kami meminta Gubernur Sulut untuk meninjau kambali SK Plt Bupati yang diberikan kepada Ronald Kandoli,” tukas Tavif Watuseke.

Wakil Ketua DPRD Mitra Katrien Mokodaser juga mengatakan, berdasarkan usulan dan masukkan dari dewan adat dan Budaya Mitra serta asprirasi masyarakat yang menyampaikan ke dewan melalui aksi demo damai Rabu (21/2/2018) meminta juga untuk dewan membentuk panitia kerja hak angket, sehingga dewan mengambil sikap ini.

“Tentu Panja ini akan bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti dan data yang akurat, sehingga ada bukti yang memang memenuhi unsur adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Plt Bupati dengan berkoordinasi pihak instansi kait,” tukasnya.

Lain halnya dengan Ketua DPC Gerindra Mitra Alkindi Bilfaqih meminta Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey untuk mencopot Plt Bupati Ronald Kandoli dari jabatannya atas insiden poncopotan foto Bupati James Sumendap yang saat ini sedang cuti.

“Saya kira Plt Bupati sudah keluar dari kode etik. Seharusnya Plt Bupati mengawal pesta demokrasi di Mitra lebih dingin, sejuk dan lebih damai. Beberapa temuan kami misalnya dengan penurunan lambang Negara berupa foto Bupati James Sumendap misalnya. Harus diingat Bupati Mitra saat ini sedang cuti, dan cuti dalam istilah apa pun dimaknai dengan orang yang sedang libur sementara bukan tidak punya jabatan dan pekerjaan,” jelas Alkindi, baru-baru.

Sain itu menurut Alkindi, dirinya sangat menyayangkan sikap dari Plt Bupati yang tidak netral menggiring masa ke kantor bupati dan ini bisa dikatakan semi kudeta dalam istilah politik karena ini pengambilan kekuasaan yang menurut pandangan kami sudah ‘offside’ apa lagi ada bunyi-bunyian yang kesannya ada isu sara seperti membunyikan slogan putra daerah.

“Jadi rekomendasi kami jelas, kami meminta kepada Gubernur Sulut untuk mencopot Plt Bupati atas ketidak netralan dalam menjaga pesta demokrasi di Minahasa Tenggara,” katanya.

Sementara pelaksana Tugas (Plt) Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Ronald Kandoli, menegaskan kalau dirinya tidak tahu soal pencopotan foto Bupati Mitra James Sumendap SH.

“Saya sendiri waktu itu sedang foto bersama dengan masyarakat di ruang kerja, dan tidak tahu menahu dengan tindakan oknum yang menurunkan foto Bupat James Sumendap SH,” tegasnya.

Dia mengaku, dirinya akan menjaga netralitas jelang Pilkada Mitra 2018. Bahkan menurut Kandoli, sejak hari pertama menjabat sebagai Plt Bupati Mitra, dirinya terus mengingatkan ke ASN agar tetap menjaga netralitas.

“Kalau ada isu terkait saya tidak netral. Saya sebagai Plt Bupati Mitra 100 persen netral. Tak pernah saya ucapkan perintahkan untuk mendukung paslon. Ataupun mendukung kotak kosong. Bahkan saya tadi saat memimpin Apel Korpri delapan kali saya ingatkan ASN untuk terus jaga netralitas,” ungkapnya, kepada wartaan baru-baru.

Menurutnya, setiap orang memiliki hak untuk memilih pilihan mereka masing-masing, namun, sebagai ASN harus tetap netral..

“Memang hak untuk memilih itu pilihan masing-masing. Namun sebagai ASN harus tetap netral. Ini yang selalu saya tegaskan sejak saya menjabat di hari perdana,” ujarnya.

Sebagai Plt Bupati, Kandoli, bertujuan untuk menyukseskan pesta demokrasi di Kabupaten Mitra, karena itu sudah menjadi tugas pejabat negara.

“Tentu dengan pilkada yang aman, bersih dari isu sarah, money politik, dan berita hoax,” katanya.

Disisi lain, Kandoli juga menegaskan dirinya tetap loyal kepada PDI-P. Karena sampai saat ini dirinya merupakan kader PDI-P.

Komisioner Panwaslu Dolly Van Gobel menegaskan, akan menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran tersebut.

“Kami masih mengumpulkan data-data lengkap. Kami tiga Pimpinan Panwaslu Mitra juga sudah berkoordinasi dengan Gakkumdu yaitu pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk menindaklanjuti lebih lanjut dugaan pelanggaran ini,” jelas Van Gobel.

Lanjut Dolly, pada intinya semuanya ada proses aturan, namun bukan berarti Panwaslu Mitra diam dan membiarkan dugaan pelanggaran ini. Kami tetap bekerja sesuai aturan.

“Setelah bukti kami kumpulkan, kami akan mengundang yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi terkait pelanggaran ini,” tukasnya Gobel. (otnie)