Turunkan Baliho Sosialisasi KoKo, Warga Laporkan Kasat Pol PP ke Panwas Mitra

MELAPOR: Warga Pendukung KoKo saat berada dI sekretariat Panwas Pemilihan Kabupaten Mitra, Selasa (8/5/2018). (foto: otnie/ts)

RATAHAN, TOPIKSULUT.COM-Puluhan pendukung Kolom Kosong (KoKo) mendatangi Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) untuk melaporkan perusakan baliho sosialisasi KoKo yang dipasang di beberapa titik di Ibukota Ratahan.
Kami melaporkan Kasat Pol PP Mitra Janni Rolos atas tindakannya merusak baliho sosialisasi kolom kosong tanpa ada rekomendasi Panwas Mitra untuk merusak dan membongkar baliho yang kami pasang,” kata Marlo Kaparang, warga Kelurahan Tosuraya Lingkungan V, Kecamatan Ratahan, saat mendatangi Sekretariat Panwas untuk melaporkan Kasat Pol PP, Selasa (8/5/2018).
Marlo menjelaskan, kejadiannya usai kami memasang baliho sosialisasi KoKo sekira pukul 13.00 wita, namun tidak lama berselang sekira pukul 15.00 Wita, pihak Pol PP Mitra yang dipimpin Kasat Pol PP Janni Rolos langsung datang membongkar dan merusak baliho sosialisasi KoKo di Kelurahan Wawali Pasan, Kecamatan Ratahan.
“Harusnya kan kalau pihak Pol PP melakukan pembongkaran baliho KoKo, berkoordinasi dulu dengan Panwas Mitra. Waktu lalu kami tahu rekomendasi Panwas untuk menurunkan baliho Sosialisasi KoKo karena di baliho tercantum lambang daerah dan logo KPU. Tapi yang sekarang sudah tidak ada lambang daerah dan logo KPU, tapi kenapa balihonya dibingkar,” kesalnya.
Dia menyebut, tindakan Kasat Pol PP ini telah melakukan pelanggaran pidana Pemilu, tanpa harus berkoordinasi dengan Panwas maupun dengan KPU langsung bertindak.
“Ini kami anggap pelanggaran Pidana Pemilu dan harus segera diproses oleh Panwas Mitra,” pintanya yang diiyakan sejumlah pendukung KoKo yang mendatangi Sekretariat Panwas Mitra.
Sementara, Ketua Panwas Pemilihan Kabupaten Mitra Drs Jobie J Longkutoy melalui Kordiv Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Hanny Kalangi SH saat dikonfirmasi mengatakan, berdasarkan hasil laporan warga ini, kami akan melakukan kajian sesuai aturan dan regulasi. Kemudian melakukan pleno untuk menentukan ini masuk unsur pelanggaran atau seperti apa, nanti kita tentukan pada pleno tiga pimpinan Panwas. “Kami masih akan lakukan kajian atas laporan warga dengan tiga pimpinan Panwas,” ujarnya singkat.
Sebelumnya, Komisioner KPU Minahasa Tenggara (Mitra), Divisi Perencanaan Data Informasi dan Rumah Tangga Helti F Massie, kepada wartawan menjelaskan, ‎yang dimaksud dengan peserta pemilu adalah perseorangan, partai politik (parpol) dan gabungan parpol, sesuai dengan undang-undang 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Kotak kosong bukan pelaksana kampanye, pilih kolom kosong sah pada saat pemungutan suara. Namun untuk ‎kolom kosong hanya bisa disosialisasikan, berkampanye tidak boleh. Kotak kosong tidak sama dengan golput, karena pemilih yang memilih kotak kosong pada pemungutan suara telah menggunakan hak pilih,” ujarnya.

Sementara, Ketua KPU Mitra Ascke Benu menyebut, saat ini dalam tahapan kampanye ada masyarakat yang ingin sampaikan aspirasinya untuk kolom kosong hanya bisa bersosialisasi dan tidak melakukan kampanye.

“Dalam regulasi ketika ada seperti itu hanya bentuk sosialisasi bukan dalam bentuk kampanye, karena dalam kampanye ada visi dan misi sementara kolom kosong tidak ada visi misi,” tandasnya.

diketahui, dalam PKPU nomor 8 tahun 2017 pasal 27 ayat1 disebutkan, setiap warga    negara, kelompok, organisasi, kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media masa, cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan, sebagaimana di maksud dalam pasal 26 PKPU 8 tahun 2017 untuk pemilihan 1 (satu) pasangan calon.
Pasal 2, materi pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana yang di maksut pada ayat (1) memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah. (otnie)