“Terjebak” Kasus Korupsi Proyek Pemecah Ombak Minut, TUT 3 Tahun, Terdakwa Robby Minta Dibebaskan

● Agenda Pledoi atau Nota Pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum

TOPIKSULUT.COM, MANADO – Terdakwa kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi proyek penahan/pemecah ombak di Desa Likupang II Minut, RM alias Robby dalam pembelaan (Pledoi) melalui Penasehat Hukum (PH) Reynald SW Pangaila SH CLA dan Reza Sofian SH meminta agar majelis hakim melepaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum (onslag alle Rechtsvelvoging) dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Manado, Jumat (29/6/2018).

Pasalnya, Robby selaku Direktur PT Manguni Makasiouw Minahasa (MMM) tidak memiliki kewenangan dalam proyek, karena proyek dikerjakan oleh Kombes Pol Rio Permana, dan itu fakta sidang maupun yang tertuang dalam dakwaan dan tuntutan JPU.

Kontrak perjanjian kerja tanggal 14 Juni 2016 – 24 Agustus 2016, selama 70 hari. Terdakwa tidak melaksanakan tugas, karena pekerjaan ternyata telah dikerjakan orang lain, dan kurang lebih telah berjalan 40 persen pekerjaan.

Pencairan dana hanya termin I yang menggunakan rekening atas nama PT MMM akan tetapi, ketika dana dicairkan tidak dipegang Robby, diserahkan pada Alexander Panambunan yang notabene adik Bupati.

Dua lembar cek No.789XXX Rp2 Miliar dan cek No.789XXX Rp100 juta , uang untuk pembayaran hutang pemilukada Bupati. Dimana terdakwa tidak menikmati uang tersebut.

Selanjutnya pencairan dana termin II-VII sudah tidak lagi melalui rekening PT MMM tapi langsung dicairkan oleh pihak BRI atas permintaan/perintah Bupati.

Dia (terdakwa) menandatangani keseluruhan berita acara pembayaran hasil pekerjaan, meskipun fakta tidak seluruh uang hasil pembayaran atas prestasi pekerjaan dibayar ke rekening PT MMM.

Awalnya, dengan ada kegiatan proyek siaga darurat penanganan banjir dan longsor di Desa Likupang II pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara.

“Terdakwa menerima perintah dari Vonnie Anneke Panambunan sebagai Bupati Minahasa Utara untuk mendirikan perusahaan sebagai pelaksana kegiatan nantinya,” ujar PH terdakwa.

Terkait uang sebesar Rp.348 juta yang dibebankan sebagai kerugian negara, itu bukan uang keuntungan proyek, melainkan uang pengembalian dari hutang pribadi Bupati pada terdakwa dalam pemilukada 2015.

Jika ditotal, ada sekitar Rp1,350 Miliar hutang pribadi Bupati pada terdakwa, dan masih ada juga hutang yang dipinjam sekira Rp6 miliar pada pihak lain sebagai perantara terdakwa sendiri.

Seiring proses hukum, atas anjuran penyidik kejati sulut, agar terdakwa
mengembalikan Rp348 juta, hasil perhitungan kerugian negara oleh auditor kejaksaan.

“Dan dengan segala ketidak tahuan akan proses hukum, terdakwa masih beritikad baik mengembalikan sebagian uang, sebesar Rp261 juta. Dalam dua tahap, pertama Rp225 juta dan kedua Rp36 juta,” ungkap PH Sofian dalam nota pembelaan-terdakwa.

Lanjut PH, dalam surat Tuntutan (TUT) No.Reg.Perk:PDS-03/R.1.16/Ft.1/01/2018, sangat jelas JPU menyatakan bahwa terdakwa bukanlah sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan proyek, bahkan terdakwa sebagai pihak yang sangat membantu JPU maupun penyidik Kejati Sulut dalam mengungkap Aktor Intelektual sebenarnya dalam kasus ini.

“Sehingga sangatlah beralasan hukum jika terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Justice Collaborator yang sudah diajukan,” tambah Sofian.

Untuk itu, Tim penasihat hukum memohon agar mejelis hakim dapat membebaskan terdakwa, karena fakta sidang tidak ada satupun yang memberatkan terdakwa.

Sisi lainnya, dalam kasus ini , Robby sendiri merasa “Terjebak” , dan ketidak-tauan tentang cara keluar dari jeratan dan tekanan Bupati. Dia merasa sebagai korban.

Dan demi tercapainya rasa keadilan, membuktikan adanya keterlibatan Bupati dan Rio Permana. Dalam pembelaan, PH juga melampirkan copy bukti rekaman video dan Audio, yang direkam terdakwa sendiri, maupun dari sumber lain. Bukti T-1 – T25. Juga tertuang bentuk tulisan-nya dalam pembelaan.

Diketahui, oleh JPU, terdakwa dituntut 3 tahun penjara. Denda Rp50 juta subsider 3 bulan dan dikenai Uang Pengganti (UP) Rp87 juta, jika tidak dapat diganti, lima bulan kurungan penjara.

Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP . (ely)