oleh

Dugaan Suap dan Gratifikasi, Eks Asisten III Minut Duduk ‘Kursi Panas’ Meja Hijau Resmi Jadi Terdakwa

TOPIKSULUT.COM, MANADO — Mantan Asisten III Pemkab Minut ( Pemerintah Kabupaten – Minahasa Utara) MHWP alias Maxmilian resmi menyandang status terdakwa, diseret ke Pengadilan Tipikor Manado, atas dugaan kasus suap dan gratifikasi, pengangkatan Pengawai Negeri Sipil (PNS) melalui Sekretaris Desa (Sekdes) fiktif.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Airmadidi, Julia Rambi, dalam dakwaan, kasus ini berawal di Tahun 2009. Saat itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengangkat Sekdes menjadi PNS di Seluruh Indonesia.

Mendengar kabar tersebut, terdakwa dan John Mantiri yang saat itu menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Minut, langsung bergerak. Mereka menghubungi kerabat, atau sanak keluarga mereka untuk masuk PNS pada jabatan Sekdes.

Hasilnya, 98 orang terkumpul. Proses verifikasi berkas dari 98 orang calon Sekdes itu juga dimainkan keduanya, tanpa ada tim seleksi. Bahkan 98 orang tersebut dimasukkan ke dalam nama-nama desa-desa yang tidak pernah ada, dan tercatat di wilayah Minut.

Kerja keras dari Terdakwa dan John Mantiri bukannya tanpa imbalan. Mereka menerima uang dari calon Sekdes fiktif diantara Rp5 juta sampai Rp8 juta per orang.

Kasus ini menyeruak 10 tahun kemudian, dan kini Terdakwa dihadapkan pada persoalan hukum.

JPU menjerat terdakwa pada pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Patut diketahui, Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak tahun 1973, yang kemudian pada tahun 2009 diangkat sebagai Sekertaris Dewan di Kabupaten Minahasa Utara.

Selanjutnya di tahun 2010 Terdakwa menjabat sebagai asisten III di pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara, pada antara waktu 2009 hingga 2012, bertempat di Kantor Bupati Minahasa Utara atau pada suatu tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

Terdakwa yang menerima hadiah atau janji, dimana ketika terdakwa menerima hadiah atau janji tersebut, terdakwa menjabat sebagai Asisten III di Kantor Pemkab Minahasa Utara.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 821/BKDD/33/XII-2010 tanggal 09 Desember 2010,  padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.

Terdakwa dengan sengaja menandatangani surat yang isinya menerangkan bahwa nama yang akan disulkan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan formasi Sekertaris Desa adalah benar – benar pernah menduduki jabatan sebagai Sekertaris Desa di Desa – desa di Kabupaten Minahasa Utara,

Parahnya, nama tersebut tidak pernah menduduki atau tidak pernah bekerja sebagai Sekertaris Desa di Desa – desa di Kabupaten Minahasa Utara, dimana hal tersebut yang bertentangan dengan kewajibannya. 

Hal tersebut bertentangan dengan Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Sekertaris Desa yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, akan diangkat secara bertahap menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republk Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekertaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil. (Ely)

News Feed