oleh

Transparansi Keuangan Pemkab MITRA Diapresiasi

TopikSulut.com,RATAHAN-Dibawah Kepemimpinan Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap SH, pengolaan keuangan Kabupaten Mitra terus menuju ke arah yang makin transparan.

Mulai tahun ini, pelaporan progres pembangunan dan pengelolaan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecamatan, Slsekolah, hingga desa wajib dipaparkan setiap pekannya. Tujuan diterapkannya agar memungkinkan masyarakat untuk mengawasi langsung setiap program dari masing-masing instansi. Sehingga masyarat bisa mengetahui setiap progres atau realisasi dari tiap program pemerintah (lihat foto).

“Ini yang kami mulai berlakukan. Dimana setiap minggu laporan harian baik pembangunan ataupun keuangan harus dipaparkan ditiap papan SKPD, sekretariat daerah (Setda), sekretariat dewan (Setwan, sekolah dan desa. Jadi dengan begitu jika ada laporan masyarakat bisa langsung sampaikan ke inspektorat. Selanjutnya inspektorat wajib menindaklanjuti dalam waktu 24 jam,” jelas Bupati Mitra James Sumendap SH, yang turut menambahkan untuk dandes dan dana Bos wajib dilaporkan setiap pekan di rumah Ibadah, baik gereja ataupun mesjid.

 

Tak cuma itu, bahkan seluruh program pemkab ini dipastikan dipantau langsung ke link KPK kejaksaan, dan kepolisian.

“Ini dalam rangka good govenance dan clean governance. Serta semuanya wajib sesuai aturan,” tambah bupati yang berhasil membawa Mitra meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tiga tahun terakhir oleh BPK RI.

Adapun dalam pemberlakukan transparansi, turut didukung dengan diterapkannya Gerakan non tunai Kabupaten Mitra. Dimana semua kegiatan, hingga pengadaan barang dan jasa pencairannya langsung dilakukan dari khas daerah menuju rekening penerima (lihat foto grafis).

“Implementasi non tunai ini artinya semua transaksi tidak menggunakan uang tunai. Itu berarti tidak ada penghasilan yang dapat disembunyikan,” pungkas Sumendap.

Sementara itu, penerapan transparansi laporan progres pembangunan dan keuangan di Kabupaten Mitra mendapat tanggapan positif dari pakar Ekonomi Sulut Dr Herman Karamoy SE Ak, MSi.

Dimana akademisi yang juga menjabat Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Unsrat ini kagum dengan transparansi anggaran di Kabupaten Mitra.

“Saya sendiri kaget melihat betapa transparannya laporan keuangan di Kabupaten Mitra. Dimana setiap SKPD memajang papan rencana kegiatan beserta anggaran dan realisasinya di masing-masing halaman kantor,” kata Karamoy saat ditemui lokasi perkantoran Blok B, Selasa, (12/2) lalu.

Menurut Karamoy, penerapan tranparansi di Kabupaten Mitra menandakan akuntabilitas keuangan sangat baik. “Karena transparansi berhubungan dengan akuntabilitas,” kata Karamoy yang juga sebagai unsur pelaksana pengkajian daya saing daerah kab/kota pada sosialisasi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Sulut.

Untuk itu, menurut Karamoy hal tersebut wajib ditiruh daerah lain. Apalagi penerapan transparansi ini baru pertama kali dilihatnya didalam suatu pemerintahan daerah. “Mitra menjadi contoh sebagai daerah laporan keuangannya sangat transparan. Sehingga ini wajib ditiruh daerah lain. Bukan hanya di Sulut saja, namun untuk di Indonesia wajib dilaksanakan hal seperti ini,” jelasnya.

Apresiasi yang sama terkait transparansi keuangan Pemkab Mitra pun datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budi Waluya, Kepala Koordinator Unit Supervisi KPK RI, Wilayah IX meliputi Sulut, Sulteng, Malut dan Maluku Utara, menyatakan apresiasinya.

“Terkait laporan belanja setiap SKPD yang ditempelkan di papan setiap minggu sebagai bagian transparansi, hal ini kami sangat apresiasi,” ungkap Waluya.

Dikatakannya, pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi inovasi transparansi dan akuntabel seperti yang diberlakukan di Kabupaten Mitra.

“Ini patut kita dukung dan apresiasi karena transparansi dan akuntabel ini juga merupakan bentuk pencegahan korupsi,” tandasnya. (advetorial)

News Feed