Bupati Talaud Resmi Tersangka, Berikut Kronologi & Daftar Barang Mewah Yang Disita KPK

TopikSulut.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi telah menetapkan Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara Sri Wahyuni Manalip (SWM) sebagai salah satu tersangka kasus suap proyek revitalisasi Pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Selain SWM, komisi antirasuah ini juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka kasus yang sama. Mereka adalah anggota tim sukses Bupati yang juga pengusaha Benhur Lalenoh (BNL) serta pengusaha Bernard Hanafi Kalalo (BHK) lewat Konfrensi Pers oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Kantor KPK-RI Jakarta.

Berikut Kronologi Penangkapan Bupati SWM dan 5 orang lainnya :

Pada hari minggu malam 28 april 2019 diketahui BHK bersama Anaknya membeli barang barang mewah berpa 2 tas 1 jam tangan dan seperangkat perhiasan berlian dengan total nilai 463.855.000 di salah satu pusat perbelanjaan. Karena dibutuhkan pengkuran yang pas untuk bupati maka jam tersebut baru diambil pada besok harinya 29 april 2019.

Terjadi komunikasi antara pihak pihak terkait bahwa barang akan diantar ke Bupati Kepulauan Talaud yang direncanakan akan diberikan saat ulang tahun Bupati SWM.

Sebelum barang barang itu dibawa ke talaud, Pada 29 april 2019 malam sekitar pukul 10 malam tim mengamankan BNL, BHK dan sopirnya BNL di sebuah hotel dijakarta dan langsung membawa keempat orang tersebut ke KPK.

Tim juga mengamnkan anak buah BHK pada pukul 4 pagi di salah satu apartemen di jakarta.

Di Manado Tim mengamankan ASO sekitar pukul 8 : 55 wita dan mengamankan uang sekitar 50 juta dan terakhir tim mengamankan Bupati SWM di kantor Bupati Talaud pukul 11:35 wita melalui jalur udara kemudian ASO dan SWM diterbangkan ke Jakarta oleh tim secara terpisah.

Konstruksi perkara diduga sebagai berikut :

Tim kpk mendapatkan informasi adanya permintaan fee 10 persen oleh bupati melalui BNL sebagai orang kepercayaan bupati kepada kontraktor untuk mendapatakan untuk mendapatakan proyek pekerjaan di kabupaten talaud.

BNL bertugas mencari kontraktor yang dapat mengerjakan pekerjaan proyek dan bersedia memberikan fee sebear 10 persen.

BNL kemudian menawarkan kepada BHK proyek di kabupaten talaud dan meminta fee sebesar 10 persen sebagai bagian dari fee 10 persen tersebut, BNL meminta BHK memberi barang barang mewah kepada Bupati SWM karena kebetulan yang bersangkutan akan ulang tahun pada awal bulan mei. Pada pertengahan april untuk pertama kalinya BNL mengajak BHK untuk diperkenalakan kepada bupati talaud.

Beberapa hari kemudian berdasarkan perintah bupati memlalui BNL, BHK diminta ikut ke jakarta untuk mengikuti beberpa kegiatan bupati di Jakarta.

Terkait fee yang diharuskan oleh Bupati SWM, BNL meminta kepada BHK untuk membeli barang barang mewah sebagai bagian dari fee 10 persen. Bupati SWM juga meminta agar barang mewah yang akan diberikan tidak sama dengan merk salah satu pejabat perempuan yang ada di Sulut.

Barang dan uang yang diberikan diduga terkait proyek revitalisasi proyek pasar di kabupaten talaud yaitu pasar lirung dan pasar beo.

Setelah melaksanakan pemeriksaan sesuai aturan maksimal 24 jam dan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerima hadian atau janji penyelenggara Negara terkait pengadaan barang dan jasa di kabupaten talaud tahun anggaran 2019.

KPK menetapkan 3 orang tersangka dengan peningkatan status penanganan perkara ke penyidikan yaitu:
1. Bupati Talaud (SWM) Diduga sebagai penerima barang
2. BNL yang merupakan tim suskes Bupati talaud yang juga merupakan seorang pengusaha
3. BHK yang diduga sebagai pemberi yang merupakan pengusaha.

Barang bukti yang diamankan sekitar 513.855.000 yaitu:

Tas merek Chanel Rp 97.360.000

Tas merek Balenciaga Rp 32.995.000

Jam tangan Rolex Rp 224.500.000

Anting berlian Adelle Rp 32.075.000

Cincin berlian Adelle Rp 76.925.000

Uang tunai Rp 50.000.000

Bupati SWM dan BNL disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 hurut b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sementara Bernard disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara BHK disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (TS)

*Sumber KPK