oleh

Anggaran HUT ke-12 Mitra Telah Ditatah di APBD, JS: Jika Ada Pungutan Dikembalikan!

TopikSulut.com-RATAHAN–Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap SH (JS), menegaskan, semua anggaran dalam mensukseskan HUT Mitra ke 12, 23 Mei, 2019 mendatang, telah tertata melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Untuk itu, JS melalui pesan singkat Whatsapp ke media, Kamis (16/5), kemarin menyatakan, tidak ada lagi jajaran yang meminta dalam bentuk apapun ke staf.

“Anggaran sudah tertata di APBD, makanya saya ingatkan jangan coba-coba untuk memungut uang dan pungutan lain dalam bentuk apapun,” seruh JS.

Sementara itu, juru bicara Pemkab Mitra Franky Wowor SSos, memastikan tak ada pungutan dalam proses HUT Mitra ini.

“Saya sudah cek semua dinas atau SKPD, tak ada yang meminta pungutan dalam bentuk apapun. Jadi semua pelaksanaan HUT Mitra dibiayai dalam anggaran APBD Mitra 2019,” jelas Kabag Humas dan Protokoler, dan Plt Kadis Sosial Mitra ini.

Disisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Mitra Bernard Mokosandib, saat dihubungi terpisah, mengungkapkan, di jajarannya tak ada permintaan apapun, sebagaimana yang diberitakan sebelumnya.

“Kalau ada issue permintaan itu tidak benar. Saya pastikan tak ada pengutan di Dishub Mitra,” jawab Mokosandib.

Terkait hal tersebut, Ketua LSM Gemma Mitra Vidi Ngantung, mempertanyakan kinerja tim Satuan Tugas (Satgas), Sapu Bersih (Saber), Pungutan Liar (Pungli, yang telah dibentuk beberapa waktu lalu.

Pasalnya, dugaan ada SKPD minta uang dalam mensukseskan HUT ke-12 Mitra sudah melanggar aturan.

“Kalau memang ada dugaan pungli di SKPD namun belum ada tindak lanjut dari tim tersebut, maka ini sangat disayangkan. Sejak dilantik hingga saat ini Satgas Saber Pungli belum menunjukkan taring untuk memberantas pungli di Mitra,” tantang Ngantung.

Untuk itu, lanjutnya, dengan adanya dugaan pungli di Dinas Perhubungan, Saber Pungli segera menelusurinya.

Kepala Inpektorat Mitra David Lalandos AP MM, yang merupakan tim Satgas Saber Pungli, menyampaikan, akan segera telusuri secara serius dugaan pungli di SKPD, bahkan sampai penggunaan dana kepanitiaan termasuk sumber penandanaanya yang berbentuk sumbangan akan periksa.

“Kami segera menindaklanjuti dugaan pungli tesebut, mulai dari pendanaannya sampai bentuk sumbangan yang masuk, kami akan telusuri,” pungkas Lalandos, yang juga Kadis Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Mitra. (Reagen).

News Feed