oleh

Sirkulasi Demokrasi, Papua Pintu Masuk Integrasikan Indonesia

Kita sedang diuji lagi dengan gelombang politik dan konflik. Dengan beragam pemicu, yang umum dilatari dari ketersinggungan kemudian salah paham berkepanjangan. Hasilnya, konflik antara sesama. Bahkan sampai ditarik ke zona sentimen suku dan agama yang begitu sensitif manakala dibenturkan.

Ada agenda besar demokrasi yang sedang dibangun Jokowi. Itu sudah menjadi keniscayaan sebagai seorang kepala Negara. Niat baik untuk mewujudkan pembangunan itu bukan berarti tanpa hambatan. Di era kedua periode Jokowi menjadi Presiden Indonesia ini hadir lagi tantangan baru yang perlu dijawab.

Hati-hati dengan teori konflik. Ada sedikit dugaan dan kecurigaan dibenak saya bahwa ‘keributan’ saat ini di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena ada agenda yang belum tuntas. Kompromi kepentingan yang boleh saja masih tercecer, belim tercover, sehingga muncul kelompok yang merasa tidak puas atau diabaikan kepentingannya.

Bisa jadi dua kutub kepentingan, atau bahkan dalam situasi seperti ini ada pihak ketiga yang masuk ikut memainkan emosi publik. Penumpang gelap dan mereka yang senang memancing di air keruh memanfaatkan kisruh ini.

Ataukah elit kita sedang bersandiwara, saling unjuk kekuatan, lalu akhirnya berkonspirasi. Semoga tidak ada konsepirasi yang melahirkan rakyat sebagai tumbal, mendompleng kepentingan publik demi kepentingan kelompok tertentu.

Altar kekuasaan Jokowi rupanya sedang digembosi. Namun begitu publik tak perlu gusar dan larut dalam kegaduhan tersebut. Kondisi ini, dominannya dilatari motif politik. Bukan murni sentimen, diskriminasi dan tindakan semena-mena dari agama atau suku tertentu. Sebetulnya, riak-riak yang terungkap di publik hanyalah faktor antara.

Konflik itu dibuat. Tak ada konflik yang terjadi dengan sendirinya, apalagi konflik yang dikehendaki. Konflik yang by desain, konflik semu dan insidentil yang bila kita berniat menggalinya, maka kita tentu dapat pangkalnya. Melacak aliran konflik dengan embrionya tidaklah muda, ini pekerjaan para Polri dan TNI.

Pemikiran politik global yang melahirkan arus utama kapitalisme mengeliminir kepentingan domestik rakyat. Termasuk rakyat Papua harus diberi porsi yang sepadan, jangan dianaktirikan dalam pembagian ‘jatah kekuasaan’. Barter kepentingan yang dilakukan janganlah secara kasar merugikan kepentingan rakyat Papua.

Akibat arogansi politik yang beraroma ‘Jawa’ atau sukuisme melahirkan miskomunikasi politik. Jadinya, rakyat Papua meminta merdeka. Bahaya disintegrasi bangsa terus mengintai kepempinan Jokowi, bila penyelesaian masalah Papua tidak dilakukan secara tuntas.

Benturan politik dan ideologi menjadi pintu masuk bagi pemerintahan Jokowi untuk memperkuat Indonesia. Jangan diabaikan, atau rakyat kemudian dikambing hitamkan dan pemerintah hanya sibuk pada supremasi hukum. Sehingga mengabaikan nilai kemanusiaan, dan pendekatan persuasif dialogis.

Jangan Ada Spasi Politik

Kesetaraan sosial harus mampu dijadikan nafas bagi elit di Negara ini. Kita tak punya garansi bahwa respon yang ditunjukkan saudara-saudari kita di Papua karena satu masalah tunggal. Akumulasi masalah dapat juga menjadi kemungkinan yang menjadi alasan mereka harus bertindak dan resisten sampai melakukan hal-hal yang kita nilai diluar batas wajar.

Insiden pemicu di Kota Surabaya, Semarang dan Kota Malang berpotensi menjadi pertemuan arus kepentingan. Ketidakpuasan rakyat Papua kepada Negara yang selama ini diredam, kini menemukan pemicunya sehingga mereka akhirnya demonstratif. Kemudian bertindak anarkis, mereka melakukan itu dengan alasan cukup kuat. Manusiawi dan wajar dalam kacamata demokrasi. Warga Papua di Negeri rantau diperlakukan tidak secara wajar, bututnya teriakan referendum atau Kemerdekaan Papua menjadi solusi.

Dinamika yang terjadi di tanah Papua merupakan ujian demokrasi. Bila diselesaikan dengan baik, pemerintah akan memperoleh bonus demokrasi. Bonus tersebut berupa keamanan dan rekonsiliasi semesta di Papua. Rakyat hidupnya tentram, tak lagi dihimpit pada faksi politik yang saling gontok-gontokan. Rakyat mengespresikan ketidakpuasannya harus disambut baik pemerintah dengan menyediakan solusi yang proporsional.

Tatanan demokrasi kita yang harusnya lebih maju, kelihatannya mundur satu beberapa langkah ke belakang. Sirkukasi demokrasi yang elastis dan liberal membuat pemerintah kita sedikit kelabakan menyelesaikan permasalah di bangsa ini.

Kompleksitas masalah seperti benang kusut yang cara mengurainya harus telaten dan serius. Jangan sampai pula ada proyek politik yang belum tuntas diakomodir. Konflik akhirnya menjadi sekedar ‘gertakan sambal’ dan ancaman yang ujung-ujungnya akomodasi kepentingan. Kompromi politik melalui dialog menjadi jalan strategis yang harus ditempuh Presiden Jokowi.

Bahkan, jika ada urusan yang belum sempat terpantau publik berupa ‘kepentingan besar’ yang tidak terjembatani, segeralah diakomodir. Jangan lagi rakyat dijadikan martil politik, mereka sudah berkali-kali dijadikan tumbal.

Elit politik kita tidak boleh mempertahankan ego. Seteru politik mari kita sudahi, teror dan saling sandera kepentingan merupakan tindakan haram demokrasi. Janganlah diteruskan proses deviasi dan new kolonialisme diterapkan di Indonesia tercinta.

Gambaran besar tentang integrasi Indonesia melalui meletakkan Papua sebagai miniatur kerukunan dan toleransi wajid dikonkritkan. Jangan sekedar menjadi retorika politik para politisi disaat musim kampanye, tapi setelahnya rakyat ditundas. Rakyat itu perlu dimuliakan pemerintah tanpa sekat maupun streotip.

Di era kedua kepemimpinan Jokowi harus memaksimalkan momentum kepemimpinan ini sebagai pintu utama memajukan Papua dari segala dimensi kehidupan. Rakyat Papua membutuhkan pengakuan, dialog, kasih sayang, perlakuan adil, dan jangan mendelegetimasi eksistensi mereka.

Rakyat Papua adalah kita. Papua merupakan miniatur Indonesia. Berhentilah membesar-besarkan atau mengolah, memanas-manasih dinamika yang terjadi di Papua melalui sarana Medsos atau dalam percakapan kita.

Jadilah Peneduh

Urungkan dulu ‘kegenitan’ kita yang selalu memposting sesuatu yang memicu konflik di media sosial. Jadilah laboratorium dan pabrik kesejukan bagi takyat umumnya, kalau belum mampu berbuat banyak dalam penyelesian konflik. Minimal, pasif dan mengunci diri untuk tidak terlibat menjadi provokator penyebar konflik. Betapa kita tak boleh mengingkari bahwa Medsos menjadi medium strategis dalam menggiring sekaligus membentuk opini publik.

Menghindari api dendam dan bibit-bibit kejahatan tumbuh, maka kita jadilah pengguna Medsos yang cerdas. Tidak perlu berharap lebih, jika kita belum memegang jabatan publik. Setidaknya dengan tidak menjadi pemicu dan pemacu konflik saja sudah lebih dari cukup.

Sejuk dalam memberi narasi dan komentar di Medsos perlu menjadi tradisi positif yang layak dihidupkan. Melestarikan hal-hal yang menumbuhkan kemajuan pada rakyat melalui bermedsos adalah pilihan yang mencerahkan. Bahkan kini menjadi prioritas, stop menjadi corong dan pelopor penyebar pemberitaan hoax.

Jikalau menahan diri untuk mengomentari, menyebarkan atau mempublikasi berita-berita tidak benar menjadi gaya hidup itu bertanda kita tidak menjadi tumbal. Berhenti menjadi penghamba teknologi yang terus ditindas. Jangan menjadi generasi yang menuhankan Medsos. Era post-truth menjadi bencana baru bagi peradaban kita di tanah air, jangan mau menjadi tumbal keganasan post-modernisme. [***]

________________
Catatan : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

News Feed