Belanja Pegawai Dominan, APBD Bitung Tidak Pro Rakyat?

0
562 views

TopikSult,Bitung- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara beruntun selama 8 kali dari BPK terkait pengelolaan keuangan, nampaknya tidak menjadi ukuran APBD Bitung sehat bahkan pro rakyat.

Pasalnya, dari data dirangkum Kamis (23/01) terunkap anggaran untuk kegiatan pembangunan nyatanya lebih kecil dibanding anggaran gaji pegawai. Sebagaimana tercantum dalam dokumen yang didapatkan wartawan, anggaran untuk belanja pegawai pada belanja tidak langsung sebesar Rp 332.165.562.273. Jumlah itu lebih besar Rp 67,9 miliar ketimbang belanja barang dan jasa pada belanja langsung.

Belanja barang dan jasa yang notabene untuk membiayai pembangunan infrastruktur, angka yang dicantumkan hanya sebesar Rp 264.170.505.829. Artinya, pembiayaan untuk kepentingan pemerintah lebih besar dibanding kepentingan rakyat.

Menariknya, anggaran belanja pegawai di atas belum termasuk dengan gaji para Tenaga Harian Lepas (THL). Anggaran untuk itu ditata sendiri pada belanja pegawai di item belanja langsung. Di situ nominalnya ditulis sebesar Rp 23.546.433.000. Dengan demikian, jika anggaran gaji pegawai ditambah dengan gaji THL maka selisih terhadap anggaran pembangunan lebih besar lagi. Totalnya mencapai Rp 91 miliar lebih.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bitung, Albert Sarese, tidak membenarkan tapi juga tidak membantah hal ini. Dikonfirmasi melalui sambungan ponsel ia menyebut angka-angka di atas bersifat proyeksi. “Tidak juga begitu, itu kan berbentuk perencanaan. Kita menganggarkan sesuai kemampuan keuangan kita. Dan kalau nantinya kurang bisa juga ditambah di APBD Perubahan,” tuturnya.

Ia pun mencontohkan soal gaji THL senilai Rp 23,5 miliar. Dikatakannya, nominal itu ditata sebelum rekrutmen THL untuk tahun ini dilakukan. “Kita belum tahu berapa banyak THL yang akan direkrut. Tapi berdasarkan data tahun lalu kita membuat perencanaan sehingga muncul angka Rp 23,5 miliar itu. Nantinya kalau itu kurang otomatis akan kita sesuaikan,” kata Sarese.

Sementara itu, Ketua DPRD Bitung Aldo Nova Ratungalo mengakui jika ada ketidakseimbangan antara anggaran pembangunan dan belanja pegawai. Untuk itu kata dia, Pemkot Bitung harus berupaya keras agar bisa menutupi hal tersebut.

“Kalau dibilang tidak sehat itu kan istilah. Karena itu harus ada upaya untuk lebih menyehatkan anggaran. Salah satunya dengan menggenjot PAD agar memenuhi target dan kalau kalau bisa melewatinya,” kata Ratungalo. Selain itu lanjut dia, yang harus diperhatikan adalah realisasi pembangunan. Infrastruktur yang diadakan harus berkualitas dan benar-benar tepat sasaran.

“Jangan sampai ada proyek yang bermasalah atau tidak sesuai. Contohnya seperti tahun lalu, banyak proyek tidak selesai tepat dan kualitasnya diragukan. Itu kan ironis kalau terjadi tahun ini. Sudah anggarannya kecil hasilnya pun tidak sesuai. Yang rugi jelas masyarakat,” tukasnya. APBD Pemkot Bitung 2020 terdiri dari pendapatan sebesar Rp 825.166.431.188, dan belanja senilai Rp 837.585.611.188. Selain anggaran belanja pegawai yang lebih besar ketimbang belanja barang dan jasa, nyatanya total APBD tahun ini ada defisit antara pendapatan dan belanja. Total defisit sebesar Rp 12.419.180.000.(hzq)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here