Minta Pilkada di Biayai APBN, Wagub : Kalau Pilpres Bisa Kenapa Pilkada Tidak

Topiksulut.com, PEMERINTAHAN – Sambut kedatangan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara, Wakil Gubernur Drs. Steven Kandouw sampaikan gagasan yang sangat menarik.

Adapun dalam kesempatan tersebut Wagub 

mengharapkan kepada Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk menganggarkan biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Intinya, kalau Pilpres boleh APBN kenapa Pilkada tidak boleh APBN,” tanya Wagub Kandouw dihadapan Komite I DPD RI, (Selasa 4/2/2020) di Ruang CJ Rantung.

Pasalnya, menurut orang nomor dua di Sulut tersebut kondisi fiskal Provinsi Sulut masih rendah.

“Jadi bukan tanpa alasan, APBD kita sampai saat ini hanya Rp 4 triliun jika dibandingkan DKI Jakarta sangat jauh perbedaannya. Bayangkan sudah rendah PAD hanya 5 persen dari APBD, tapi harus gelar Pilkada,” tutur Wagub.

Untuk itu Wagub sangat berharap agar pihak Komite I DPD RI dapat mendengarkan keluhan tersebut.

“Saya sangat berterima kasih kalau Komite I sudah punya pikiran Pilkada dibiayai lewat APBN,” tukasnya.

Pada kesempatan itu pula Wagub meminta agar masalah reformasi birokrasi yang menyangkut penghapusan jabatan eselon III dan IV bisa ditimbang kembali.

“Kiranya masalah menyangkut penghapusan jabatan eselon III dan IV bisa ditimbang kembali, mengingat sejumlah sebab akibat yang akan terjadi akan mempengaruhi harkat dan martabat banyak orang,” tegas mantan ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komite I DPD RI yang juga selaku Ketua Rombongan Djafar Alkatiri dalam sambutannya mengatakan kunjungan kerja di Sulut harus mendapat apresiasi. Pasalnya, di Indonesia hanya tiga daerah yang dikunjungi.

“Dibagi dalam tiga kelompok, Jambi dan Kalimantan Timur serta Sulawesi Utara,” ungkapnya.

Kunjungan kerja Komite I DPD RI ini untuk menyerap aspirasi terkait dengan Pilkada dan reformasi birokrasi.

“Maksud dan tujuan kami datang ke sini untuk identifikasi berbagai persoalan terhadap program dan penyederhanaan reformasi birokrasi dan persiapan Pilkada serentak,” ungkap Alkatiri. (CHRIS)