IKP Sulut Tertinggi, Liando: IKP Sebagai Early Warning

MANADO, topiksulut.com – Resmi, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Peresmian ditandai dengan memukul kentongan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan di Jakarta, Selasa (25/2) 2020.

Sesuai devinisi IKP adalah segala hal yang menggangu atau menghambat proses Pemilu yang Demokratis.
*Alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik dan kategori kerawanan.
*Alat pemetaan, Pengukuran potensi, Prediksi dan Deteksi dini.

Berdasarkan pemetaan Bawaslu untuk IKP yang didalamnya adalah Konteks Sosial Politik, Penyelengaraan Pemilu yang bebas dan adil, Kontestasi, Dan Partisipasi Politik. Sulawesi Utara adalah yang tertinggi dari 9 Provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada, dengan skor mencapai angka 86,42 atau pada tingkatan tertinggi pada level enam.

Lihat gambar.

Namun menurut pengamat politik dan pemerintahan Sulut, Ferry Liando menyebut, data itu belum tentu akan menjadi fakta, tapi harus diseriusi.

“Indeks kerawanan Pilkada yang menempatkan Sulut pada ranking satu, itu belum tentu akan benar-benar terjadi. IKP Pilkada itu bukan bermaksud menakut-nakuti atau untuk menebar ancaman,” jelas Liando.(25/2).

“IKP Pilkada itu disusun sebagai upaya antisipasi agar apa yang dipetakan bisa diatasi sejak dini. IKP itu dimaksudkan sebagai Early Warning agar sejak awal semua potensi masalah sudah dapat diantisipasi,” tegasnya.

Ketua Minat Tata Kelola Pemilu Pascasarjana Unsrat ini menjelaskan, IKP Pilkada diukur dari banyak aspek atau kategori yakni dinamika politik, kesiapan partai politik, profesionalisme penyelenggara, tingkat kesulitan alam, cuaca dan karakter masyarakat.

“Dasar yang digunakan dalam menetapkan IKP Pilkada adalah mempelajari peristiwa masa lalu, baik yang terjadi di suatu daereh atau terjadi di daerah lain di waktu yang berbeda namun dinamika atau kondisinya mirip di daerah lain,” paparnya.

Liando menegaskan, IKP Pilkada sangat membantu penyelenggara di daerah untuk mengantisipasi jika yang dipetakan itu benar-benar akan terjadi. “Peristiwa alam tidak ada yang bisa menghalangi namun untuk mengurangi resiko akibat peristiwa alam, bisa saja sudah dicegah jauh sebelum ada peristiwa alam yang terjadi secara mendadak,” terangnya.

Persoanil Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sulut ini mengibaratkan IKP Pilkada itu seperti kerja dokter. Ada tindakan diagnosa dari dokter kemudian atas hasil diagnosa itu, dokter akhirnya melarang dan menganjurkan untuk makanan tertentu bahkan aktivitas apa yang bisa dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

“Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi Bawaslu untuk mensosialisasikan pemetaan ini pada masing-masing stakeholder yang bekaitan langsung dengan aspek yang diteliti. Misalnya apa yang harus dilakukan parpol (partai politik), apa yang harus dilakukan penyelenggara, apa yang harus dikakukan pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh media dan juga apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Tak hanya sosialisiasi akan tetapi juga membantu stakeholder agar memiliki strategi antisipatif sejak awal,” tandasnya.(kim)