Bupati ROR: Pemkab Minahasa tidak akan kompromi apabila kedapatan korupsi

MINAHASA, topiksulut.com – Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si mengikuti Sosialisasi keberhasilan program pencegahan korupsi terintegrasi dan penjelesan teknisi indikator Monitoring Center of Prevention (MCP) Tahun 2020 se – Sulawesi Utara bersama dengan KPK yang diselenggarakan via Zoom. Selasa (5/5) 2020.

Acara yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE, perwakilan BPKP wilayah Sulawesi Utara Bapak Setyo dan Bupati / Walikota Se- Sulawesi Utara tersebut diawali dengan Sosialisasi Program Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupasi (KORSUPGAH) oleh Plt kord wilayah pencegahan KPK Bpk. Adriansyah Nasution.

Dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE, mengatakan atas nama pemerintah provinsi sulawesi utara mengucapkan terima kasih kepada KPK RI atas terselengaranya acara tersebut, Gubernur juga berharap kegiatan ini mampu memotivasi untuk mengoptimalkan upaya pencegahan korupsi serta pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi di daerah, untuk itu gubernur mengajak untuk untuk mengoptimalkan kegiatan ini agar apa yang menjadi outputnya bisa kita raih. Gubernur Olly juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara senantiasa mendukung penuh program dan kegiatan KPK RI.

Senada dengan Gubernur Sulut BPKP wilayah sulawesi Utara yang diwakili oleh Bapak Setyo mengatakan selalu menyambut Positif serta mendukung kegiatan KORSUPGA tersebut.

Bupati Minahasa DR. Ir. Royke Octavian Roring, MSi sangat mendukung setiap langkah positif kegiatan KORSUPGA dimana progres rencana aksi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka pencegahan korupsi.

“Pemerintah Kabupaten Minahasa tidak akan kompromi apabila kedapatan korupsi.” Tegas Bupati Ror.

Dalam sosialisasi ini dibicarakan tentang
1.  penanganan covid 19 dimana ada recofusing anggaran, pengadaan barang dan jasa serta pendataan dan penyaluran bantuan sosial.

2. Pilkada dimana membicarakan tentang anggaran pilkada dan penyelenggaraan pilkada

3.  Optimalisasi BUMD.
Optimalisasi pendapatan BUMD dna Penatausahaan BUMD yang sehat

4. Pencegahasan Korupsi.
Kerjasama Instansi pusat dan daerah, survey penilaian integritas, kepatuhan pelaporan LHKPN, Implementasi pengendalian Gratifikasi, sertifikasi penyulu anti korupsi, aksi stranas KPK, Komite advikasi daerah, pendidikan anti korupsi.(kim)