Tidak Murni, Fraksi PDIP Sebut WTP Bukan Penghargaan Tapi Kewajiban Pemkot Bitung

TopikSulut,Bitung- Fraksi PDIP DPRD Kota Bitung menilai, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemkot Bitung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak murni karena masih ada beberapa catatan.

Ketua Fraksi PDIP, DPRD Bitung, Geraldi Mantiri

Selain itu, WTP 9 kali beruntun pemkot Bitung dibawah pimpinan Walikota Max Lomban dan Wakil Walikota Maurits Mantiri serta Sekkot Aydy Pangemanan, dinilai bukanlah sebuah prestasi atau penghargaan, tapi kewajiban Pemkot Bitung dalam pengelolaan keuangan.

Hal itu dikatalan ketua Fraksi PDIP DPRD kota Bitung, Geraldi Mantiri, SE pada rapat paripurna tingkat 1 dalam rangka pembahasan ranperda pertanggung jawaban walikota tahun anggaran 2019, Rabu (3/6).

“Ada 3 kelemahan Sitem Pengendalian Intern (SPI) dan 7 ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ini menjadi catatan pertama kami atas LHP BPK kepada pemkot Bitung,” kata Geraldi.

Menurutnya keliru jika ada anggapan raihan WTP ke 9 berturut-turut dari pemkot Bitung dibawah pimpinan Wali kota Max J Lomban, Wakil Wali Kota Maurits Mantiri dan sekda Audy Pangemanan adalah WTP murni, karena ternyata ada catatan sebagaimana yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut.

Selain itu, dalam catatan F-PDIP di tengah pandemi Covid-19, pihaknya berharap peningkatan pendapatan tahun 2020 walaupun dalam pelaksanaanya ada hal-hal dan kegiatan yang dilakukan secara terbatas.

“Meski semua dilakukan serba terbatas dengan memperhatikan protokol keshatan tetapi tidak tinggalkan inovasi dan kreativitas untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya,” kata dia.

Kemudian catatan mengenai melaksanakan progam yang tefokus pada kegiatan yang tertera dalam APBD. “Ada laporan realisasi di beberapa oraganisasi perangkat daerah (OPD) dalam melakukan kegiatan dengan anggaran makan minum padahal hanya diikuti oleh 50 persen dari anggaran yang ada. Ini jelas jadi perhatian dan catatan kami,” tegasnya. (hzq)