KPU Manado Larang Kampanye Blusukan

Manado – Teknis kampanye para pasangan calon (paslon) diatur sangat ketat. Semua paslon ditegaskan wajib berkampanye secara adil dan merata alias tak boleh tabrak aturan.

Salah satu larangan terungkap yaitu para paslon dilarang kampanye blusukan. “Untuk blusukan masuk dalam kampanye tatap muka dalam PKPU 13 Tahun 2020, tidak diperbolehkan,” sebut Ketua Divisi SDM, Parmas dan Sosialisasi KPU Kota Manado Ismail Harun.

“Setiap tahapan yang dilanggar ada sanksi yang akan diberikan. Dalam PKPU 13 Tahun 2020 dalam pasal 88 A, B, C, D, dan E, tertulis tentang sanksi sanksi yang bisa diberikan bagi mereka yang melanggar aturan kampanye,” tambah Ketua KPU Manado Jusuf Wowor.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Manado Sunday Rompas mengatakan, dalam pengendalian Covid-19 ini pihaknya membatasi kegiatan yang mengundang Paslon dan pembatasan undangan dalam kegiatan tahapan Pilkada 2020. PKPU 11 ini konteksnya Pilkada dalam Kondisi normal namun saat ini dalam pandemi Covid-19 adalah hal khusus yang diatur dalam PKPU 6/ 2020 yang sudah dua kali diubah dan terakhir menjadi PKPU 13/ 2020.

“Sebagaimana dijelaskan tentang perbedaan pelaksanaan kampanye yang di atur dalam PKPU 11/2020 dan pelaksanaan kampanye dalam masa pandemi Covid-19 dalam PKPU 13/ 2020,” ucap Ketua Divisi SDM, Parmas dan Sosialisasi KPU Provinsi Sulawesi Utara Salman Saelangi.

Ditambahkan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Utara Meidy Tinangon, adapun Peraturan KPU 13/2020 dalam pelaksanaan Pilkada dalam masa pandemi Covid-19, kita harus membedakan dengan pelaksanaan kampanye yang di atur dalam PKPU 11 Tahun 2020 yaitu pelaksanaan kampanye dalam kondisi normal. “Dalam PKPU 13 Tahun 2020 ada pasal yang memberikan hak langsung kepada Bawaslu untuk memberikan sanksi bagi pasangan calon yang melanggar aturan yang dilakukan,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Bawaslu Kota Manado menegaskan, pada dasarnya Bawaslu Manado berharap kampanye berjalan lancar tentunya dengan mengutamakan protokol Covid-19. dan Bawaslu Manado mengimbau agar jumlah APK yang dicetak sendiri oleh pasangan calon jangan berlebihan karena nantinya akan masuk ke dalam LADK.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *