DPRD Minut Tolak Pembayaran Lahan di APBD 2021

TopikSulut.com,Minut – DPRD Minut melalui Badan Anggaran (Banggar) secara terang-terangan menolak adanya anggaran siluman terkait pembayaran lahan perkantoran Pemkab Minut untuk dimasukkan dalam APBD 2021 oleh Kepala Badan Keuangan Minut Petrus Macarau. Hal ini mencuat dalam rapat finalisasi APBD 2021 antara Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Minut pada Selasa 29 Desember 2020.


Alhasilnya, Kepala Badan Keuangan Petrus Macarau dianggap tidak maksimal dalam penyempurnaan hasil evaluasi APBD 2021 Kabupaten Minut dari pemerintah provinsi Sulawesi Utara.

Dimana, penyempurnaan dari hasil evaluasi Pemprov Sulut, Macarau hendak memaksakan pembayaran pembebasan lahan dimasukkan dalam APBD 2021. Hal tersebut terkuak sebagaimana surat rekomendasi DPRD Minut yang ditujukan kepada Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan (VAP) tertanggal 29 Desember 2020.


Adapun isi surat DPRD Minut yang akan disampaikan kepada Bupati VAP, bahwa bobrok Pemkab di APBD 2021 terbongkar.

“Pada tanggal 23 Desember 2020 Kepala Badan Keuangan memerintahkan stafnya untuk memasukkan penganggaran belanja tanah dalam APBD tahun anggaran 2021. Kronologis pembahasan yang kami uraikan dalam poin 1 sampai dengan poin 4, menggambarkan bahwa pembicaraan pembahasan maupun penganggaran belanja pengadaan tanah di kompleks Kantor Bupati sejak awal tidak dibicarakan sehingga ketika akan dimasukkan saat ini, maka Banggar DPRD berpendapat bahwa sangat beresiko dan akan membawa dampak hukum bagi pihak Banggar DPRD dan TAPD,” tulis surat DPRD yang dilampirkan tandatangani ketua dan Banggar DPRD.


Sebagaimana surat pemberitahuan DPRD kepada Bupati VAP sehubungan dengan pembahasan Ranperda APBD 2021, bagian terpisah dari rekomendasi, bahwa terdapat 3 poin penting. Ketiga poin tersebut yakni pelaksanaan pembahasan yang dimulai dari kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS, rapat paripurna pembicaraan tingkat 1 dan rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 atas ranperda APBD tahun anggaran 2021 beserta pembahasan antara Banggar DPRD bersama TAPD, tidak pernah Kepala Badan Keuangan menyampaikan secara terbuka terkait anggaran belanja pekerjaan tanah di kompleks Kantor Bupati Minahasa Utara sehingga dari bulan November sampai dengan pelaksanaan evaluasi di provinsi Sulawesi Utara penganggaran belanja tanah tersebut tidak pernah dibahas.

Kedua, Kepala Badan Keuangan terkesan tidak terbuka dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh personil Banggar DPRD termasuk anggaran pengadaan tanah tersebut sehingga pihak Banggar DPRD juga hanya membahas kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2021.

Ketiga, ketika sudah selesai pelaksanaan evaluasi ranperda APBD Kabupaten Minut tahun anggaran 2021 di provinsi dan dilaksanakan rapat Banggar DPRD bersama TAPD, tidak dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan.


Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Petrus Macarau, saat ini belum berhasil dikonfirmasi terkait dana siluman pembayaran lahan yang dimasukkan dalam APBD 2021. (GB)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *