Kecaman GPS Terhadap Keputusan Golkar Terkait JAK, Dinilai Berlebihan.

TopikSulut.com,Manado – Setelah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua Harian Partai Golkar karena kasus perselingkuhan yang viral di media sosial (medsos) beberapa waktu lalu, James Arthur Kojongian (JAK) kini kembali menduduki jabatan tersebut.

Diaktifkannya kembali JAK memunculkan berbagai tanggapan Pro dan Kontra dari berbagai kalangan, Salah satunya dari Gerakan Perempuan Sulawesi Utara (GPS) yang mengungkapkan kekecewaan karena Golkar Sulut dinilai bukan hanya lambat menyikapi kasus kekerasan, tapi mementahkah keputusan paripurna DPRD Sulut. 

Menanggapi kecaman GPS (Gerakan Perempuan Sulut), aktivis muda Sulawesi Utara, Hendrik Pontoh, SH angkat bicara. Rabu (17/3/2021), menurut Pontoh publik harus dapat melihat secara jernih dan berfikir mencari solusi atas kasus JAK. Bukan bersikap memanfaatkan keadaan, kemudian menggunakan prahara konflik pribadi kelompok tertentu untuk menjalankan misi politiknya menjatuhkan orang lain.

“Cukuplah kita bersimpati atau bicara untuk keadilan dan penegakan hukum. Tapi, dalam kasus JAK sepertinya GPS berlebihan. Ada aroma politisasi dan tindakan memanfaatkan permasalahan rumah tangga orang lain untuk kepentingan politik kelompoknya. Apa kaitannya mereka mengecam Partai Golkar atas keputusan kelembagaan Golkar?, begitu patut dicurigai. Saya menilai ada yang memancing dan mengambil keuntungan di air yang keruh,” ujar Pontoh.

Pontoh juga berharap agar Pontoh berharap urusan pribadi orang lain jangan dicampur-adukkan dengan kepentingan publik. Karena JAK dan istrinya telah  menyampaikan bahwa kehidupan rumah tangga mereka telah baik-baik saja. Namun, Ironisnya GPS sampai saat ini malah melayangkan keberatan kepada Partai Golkar. 

“Sedari awal kami membaca dinamika ini sudah sangat kental dengan politisasi. JAK dan istrinya sudah rukun, mereka telah mendapatkan solusi atas gelombang masalah yang mendera rumah tangga mereka. Kok kenapa GPS masih mau membesar-besarkan masalah. Mari kita sama-sama menghormati kepentingan keluarga orang lain, jangan campuri persoalan privat orang lain. Apalagi tujuan anda adalah mencari solusi, bukan membalas dendam politik atau apalah,” tegas Pontoh.

Pontoh yang merupakan aktifis ini juga mengatakan Partai Golkar juga mengerti dan mempelajari secara komprehensif kasus tersebut sehingga mereka tidak perlu didikte.

“Para politisi atau pengurus Partai Golkar paling mengerti bagaimana mencari solusi, mereka akan secara komprehensif mengkaji kasus JAK. Artinya, GPS tidak harus mendikte ataupun seolah-olah memberikan tekanan kepada Golkar. Ini salah alamat. Praktek menyerang satu titik terhadap problem yang dihadapi JAK juga terkesan sangat tendensius. Kita serahkan kalau urusan keluarga kepada JAK dan MEP jangan lagi kita ikut mengintervensi,” kata Pontoh seraya menambahkan masih banyak kasus yang menimpa anak dan perempuan di Sulut yang rupanya luput dari pengawalan GPS. Contohnya kasus pembunuhan dan pemerkosaan anak perempuan di Minahasa Selatan terkesan tidak di perhatikan, seperti tutup mata atau tidak didampingi GPS. (TS)

Tags: ,

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *