DPRD Sulut Diuji Dalam Kasus JAK

TopikSulut.com,Manado – DPD Partai Golkar Sulut masih memberikan kesempatan kepada James Arthur Kojongian (JAK) untuk mengabdi pada masyarakat sebagai anggota DPRD Sulut, setelah kasus yang menimpa dirinya. Meski begitu, Badan Kehormatan (BK) tetap merekomendasikan JAK untuk dipecat dari statusnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Sikap Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Utara ini pun mendapat respon dari kalangan kampus

‘’Tidak mudah wakil rakyat (DPRD) yang dipilih rakyat lalu diberhentikan BK. Perlu dipertimbangkan matang-matang, agar marwah DPRD Sulawesi Utara tidak tercederai dengan keputusan pemberhentian JAK tersebut,’’ ujar dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, DR. Rodrigo Elias, SH.,MH, Sabtu (20/3/2021).

Rodrigo juga mengatakan rekomendasi BK DPRD Sulut untuk memberhentikan JAK sebagai Wakil Rakyat harus punya rujukan dan landasan hukum yang kuat. Karena disisi lain partai golkar masih memberikan kesempatan kepada politisi muda ini untuk jadi wakil rakyat.

‘’BK harus berpedoman pada hukum formil dan hukum materil. Agar keputusan BK DPRD Sulut ada dasar legalitasnya. Hukum materil itu berupa kode etik tertulis. Karena seingat saya, BK DPRD Sulut belum pedoman kode etik tertulis. Hukum formal dimaksudkan agar pengambil kebijakan memperhatikan aspek proses atau hukum acara yang memuat peraturan-perutan tentang bagaimana acara menjangkau suatu permasalahan atau perkara,’’ ujar akademisi murah senyum ini.

Rodrigo juga mengingatkan agar kasus yang menimpa JAK untuk tidak dipolitisasi dan berharap DPRD Sulut menghormati keputusan yang sudah di ambil DPD Partai Golkar sulut, yang tentunya sudah melewati kajian yang komprehensif.

‘’Hindari politisasi. Tak boleh karena kepentingan segelintir orang, lalu JAK dipecat.  Wakil rakyat itu dipilih rakyat, diberhentikan rakyat bukan BK. Memberhentikan seorang wakil rakyat itu bukan sesederhana itu mekanismenya. Menyangkut keputusan Partai Golkar Sulut secara institusional menurut saya harus dihormati DPRD, dijalankan keputusannya. Dalam tinjauan hukum parpol punya kewenangan atas kadernya. Jika parpol mempertahankan, maka kader tersebut berhak menjalankan perintah parpol,’’ ujar Rodrigo.

Sekedar diketahui dari rumor yang beredar, bahwa keputusan atas pemberhentian (PAW) JAK dilakukan BK DPRD Sulut dengan melibatkan 6 ahli. 5 diantaranya memutuskan JAK tidak perlu diberikan sanksi PAW, sedangkan 1 diantaranya meminta JAK di PAW. 1 ahli yang menginginkan JAK di PAW adalah pengacara yang diduga kuat juga pernah menjadi tim sukses OD-SK di Pilgub Sulut tahun 2020. (Tim)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *