Topiksulut.com, POLITIK / PEMERINTAHAN – Kedatangan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE bersama jajaran Forkopimda dan rombongan disambut hangat dengan pengalungan bunga dan tarian khas pulau Miangas oleh unsur pemerintah dan tokoh agama serta masyarakat Kepulauan Miangas.
Adapun kunjungan Gubernur Sulut pada hari (Selasa 30/05/2017) bersama rombongan kali ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi kepada masyarakat perbatasan NKRI di Pulau Miangas.
Hal ini mengacu dari maraknya berita akhir-akhir ini terkait genjatan senjata yang terjadi di kota Marawi Negara pimpinan Presiden Duterte (Filipina), yang dilakukan oleh pasukan Radikal di daerah tersebut.
Lebih lanjut, hal tersebut menurut Gubernur telah membuat Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Forkopimda mulai mengamankan daerah perbatasan (Miangas, Marore dan Marampit) yang ditetapkan Presiden Jokowi sebagai beranda terdepan NKRI.
Sedangkan menurut laporan Sekkab Talaud Adolf Binilang, keadaan pulau miangas sampai saat ini masih aman terkendali, dengan back up TNI/Polri yang munpuni.
“Sampai saat ini masih aman dan terkendali, bantuan personil dan alutsista baik TNI dan Polri sudah sangat membantu kami, walaupun armada masih kurang untuk patroli laut”, ungkap Sekkab dalam laporannya.
Lebih lanjut, Sekkab melaporkan bahwa masalah warga Miangas meliputi lahan pertanian yang semakin kurang, kendaraan patroli laut, signal bahkan terutama warga miangas yang didominasi oleh nelayan tersebut kekurangan bahan bakar minyak (bbm).
“Paling utama pak Gubernur kendala kami disini terkait Bbm, kalaupun ada harganya bisa mencapai Rp. 20.000 per 1 liter dan sudah jadi masalah dari tahun ke tahun, selama ini hanya dimuat lewat kapal penumpang padahal sebenarnya tidak boleh”, bebernya.
Tidak hanya itu, Sekkab juga sempat mengeluhkan masalah jangkauan frekuensi telepon genggam yang masih sangat terbatas.
Mendengar laporan tersebut, Gubernur Olly Dondokambey berjanji akan segera memenuhi kebutuhan BBM dan Tower Signal bagi masyaakat Miangas.
“Akan kami penuhi dalam waktu dekat, makanya pemerintah disini harus rajin berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi, jangan diam saja, apalagi kalau sampai Bupati/Wakil Bupati Talaud tidak hadir dalam pertemuan ini”, jawab Gubernur.
“Kami akan mensuport apa yang dibutuhkan, kami akan sediakan drone dengan fungsi pengawasan, kami juga akan membangun pertamina kompak, sementara untuk ijin bulan depan terealisasi, akan ada di 3 pulau disekitar sini, tapi tolong lahannya disiapkan, sedangkan untuk telkomsel, akan segera direalisasikan untuk percepatan komunikasinya”, tambah Gubernur.
Sedangkan dari pihak Angkatan Laut, Danlantamal VIII Laksamana Suselo mengatakan bahwa pihaknya sedang mengakomodir tambahan kekuatan patroli laut untuk mengamankan batas perairan Indonesia dengan Filipina.
“Kami sedang menambahkan armada laut untuk pengamanan laut, sejauh ini saya monitor masih aman, yang jadi kendala juga sarana labuh, siraider kami tidak bisa berlabuh di miangas, karena tidak adanya sarana labuh”, ujar Suselo.
Tidak hanya Danlantamal, Pangdam XIII/Merdeka Ganip Warsito memastikan kondisi perbatasana NKRI sampai saat ini masih aman meskipun harus terus meningkatkan kewaspadaan.
“Saya pastikan masih aman, tapi harus terus waspada dan tingkatkan koordinasi, karena TNI tidak di desaign untuk bekerja sendiri, tapi harus melibatkan masyarakat, karena dengan masyarakat TNI bisa kuat”, ungkapnya sembari mengatakan bahwa ketakutan masyarakat Indonesia terutama Sulut atas imbas genjatan senjata di Marawi Filipina, bisa teratasi dengan koordinasi dan komunikasi yang baik antara masyarakat, TNI/Polri dan Pemerintah setempat hingga Provinsi dan Pusat”, tegas Warsito.
“Mungkin masyarakat takut ada yang lari dan masuk ke wilayah kita, tapi kita disini memastikan semua bisa aman, kami optimis ini bisa menjaga keutuhan NKRI, kami akan perkuat alutsista, personil, amunisi, alat komunikasi militer, satelit telepon dari Gubernur, transportasi, logistik juga kami akan siapkan termasuk BBM”, tambah Warsito.
Sedangkan Wakapolda Sulut Brigjen Pol. Refdi Andi, mengatakan bahwa satu minggu terakhir tiga polsek sudah ditambah bantuan kekuatan.
“Tiga polsek dipulaubterluar ini sudah kami lapis dengan kekuatan tambahan, kekuatan itu sudah kami lengkapi dengan personil dan logistik yang memadahi, sudah ada Brimob dan Pol air, sudah ada juga kekuatan intelegen terkait apa yg terjadi di negara tetangga dan apa yg terjadi didaerah sini, kami mau masyarakat harus dilibatkan, dijadikan mata dan telinga pemerintah dan aparat, unsur pemerintah kecamatan harus bikin pertemuan evaluasi berkala, kita punya kekuatan cadangan yang cukup kuat, kami punya kekuatan dan pergerakan yang terkoordinasi dengan baik,
kami juga sudah siapakan pasukan operasi aman nusa selama 90 hari, dan bisa bertambah kekuatan jika ada pergerakan lebih”, jelasnya sembari meminta agar masyarakat jangan merasa terisolir, bendera merah putih tidak boleh digores apalagi dicoret.
“Kemungkinan para radikal bergerak sangat ada, merek sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) di Filipina, kami sudah punya data foto lengkap para DPO tersebut, perangkat daerah jangan sungkan melapor dan menggeladah jika kedapatan masuk wilayah NKRI”, tambah Wakapolda Sulut.
Tidak hanya sampai disitu, Arifaini N.D selaku Danlanudsri, mengatakan bahwa pihaknya sudah merespon indikasi-indikasi tersebut, bahkan dirinya mengatakan bahwa pihaknya telah mengoperasikan satu unit pesawat pengawas untuk patroli rutin didaerah perbatasan RI.
“Kami sudah responsif, ada satu pesawat sejak pagi sudah operasi di batas Marore dan Miangas, data intelegen sudah berjalan, perkembangan hari ini akan kita pantau lingkungan strategis regional, kita hadir disini untuk masyarakat NKRI, TNI tidak bisa operasi sendiri seperti kata pak Panglima tadi, harus ada dukungan dari semua unsur sampai masyarakat”, jelas Arifaini sembari menambahkan bahwa potensi pelarian para Radikal yang paling dekat di adalah pulau Marore dengan jarak tempuh melalui laut 78km atau 2 jam perjalanan.
Menutup rapat tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE kemabli menekankan bahwa maksud dan tujuan kehadiran Pemerintah Provinsi beserta unsur Forkopimda Sulut di pulau Miangas kali ini untuk memberikan sisi keamanan bagi masyarakat perbatasan.
“Tujuan kami disini untuk memberikan rasa aman bagi warga sekaligus membawa bantuan”, tutup Gubernur Olly Dondokambey. (Chris)
