Topiksulut.com, POLITIK/PEMERINTAHAN – Menjelang 3 tahun masa Pemerintahan Jokowi-JK, tepatnya bulan Oktober 2017 sudah banyak sekali pencapaian yang telah dilakukan. Hal ini layak untuk diapresiasi oleh masyarakat Indonesia yang mulai menikmati hasil kerja keras dan cepat yang dilakukan bersama. Ada tiga bidang utama menurut laporan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, yakni percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, dan melakukan deregulasi kebijakan ekonomi.
Dalam menuntaskan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektifitas yang dilakukan, Pemerintahan Jokowi-JK melakukan banyak terobosan diantaranya membangun dari pingiran dan sekaligus menyebarkan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, total panjang ruas jalan tol yang sukses dioperasionalkan dari tahun 2015 hingga akhir 2016 adalah 176 km, dan akan mencapai 568 km hingga akhir tahun 2017 dari total target 2015-2019 sepanjang 1.851 km.
Pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi – JK ini lebih banyak dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya. Bahkan untuk lebih mendukung konektivitas darat antar daerah target Jokowi dalam 5 tahun pemerintahannya dapat membangun 1.851 km jalan tol. Ini tentu bukan hanya menjadi mimpi Jokowi semata, tentu seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan kemudahan akses transportasi. Terobosan lain juga dilakukan pemerintahan Jokowi – JK dengan pembangunan infrastruktur di Papua, Sulawesi, Kalimantam, Sumatera, dan NTT baik berupa jalan, bendungan, pelabuhan laut, lapangan terbang,kereta api,hingga Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Diakui bahwa sejak kepemimpinan Jokowi dan JK terjadi perubahan yang cukup signifikan terkait dengan orientasi pembangunan yang cenderung dilakukan dari pinggiran. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur yang cukup pesat dilakukan di Indonesia bagian timur. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara tercatat sebagai dua provinsi dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di Indonesia bagian timur dan bahkan se Indonesia. Pertumbuhan tinggi ini tidak terlepas dari mulai dibangunnya infrastruktur di wilayah tersebut. Meski diakui bahwa pertumbuhan pembangunan sudah meningkat cukup pesat di Indonesia Timur namun demikian tingkat perekonomian di Indonesia Barat masih jauh lebih dominan dibandingkan di Indonesia Timur. Potensi besar di wilayah timur belum diikuti dengan kontribusi signifikan dalam PDB.
Keberhasilan pembangunan di atas tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan oleh para pihak yang mencoba untuk menciptakan sinergi antara system pelabuhan, tata niaga dan ekspor. Rintisan telah dilakukan untuk melakukan ekspor langsung ke beberapa negara tanpa perlu harus mengirimkan barang terlebih dahulu ke Surabaya, ternyata menciptakan efisiensi yang demikian besar. Inovasi lain adalah dengan melakukan road show untuk meningkatkan perdagangan antar pulau di kawasan Indonesia Timur. Inisiatif-inisiatif inovatif seperti ini perlu didorong untuk semakin meningkatkan perdagangan antar pulau di kawasan Indonesia Timur.
Terlepas dari kinerja pertumbuhan yang telah gemilang terjadi di kawasan Indonesia Timur beberapa kompleksitas masih dirasakan antara lain:
1. Bagaimana grand design pengembangan UMKM dikaitkan dengan kinerja makro di Indonesia Timur?
2. Bagaimana sinergi antar daerah terkait dengan sinkronisasi strategi pembangunan antar daerah? Haruskah setiap daerah bebas mengembangkan sektor-sektor yang menjadi andalan, ataukah perlu adanya pembagian peran dalam pengembangan sektor agar terjadi komplementaritas pertumbuhan?
3. Bagaimana menjaga keberlangsungan reindustrialisasi dan pertumbuhan ekonomi dengan tidak saja fokus pada supply side namun juga demand side? Dari sisi demand side, 40% penduduk berpendapatan rendah sebagian besar adalah petani. Namun demikian hingga saat ini issu yang dikembangkan untuk reindustrialisasi lebih cenderung fokus pada supply side namun agak melupakan demand side. Tanpa berupaya meningkatkan kinerja sektor pertanian yang sebagian besar petani berada di 40% pendapatan terendah, maka daya beli petani akan mengalami penurunan dan hal ini tidak akan menjaga sustainability dari reindustrialisasi maupun pertumbuhan ekonomi.
Berkaitan dengan dengan point ke tiga, diperlukan upaya membangun sektor pertanian, terutama sub sektor agro industri, yang mampu memiliki keterkaitan dengan sektor industri hilir, sehingga nilai tambah yang dihasilkan tinggi dan kesejahteraan petani meningkat. Rekomendasi ini juga didasarkan pada fakta bahwa sektor perkebunan di Sulawesi, misalnya, didominasi oleh petani. Keterkaitan antara perkebunan rakyat dan industri serta perdagangan menjadi krusial untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia Timur. Sinergi pengembangan agro industri dengan system pelabuhan, dan tata niaga perlu dilakukan untuk mengoptimalkan perdagangan antar pulau di Indonesia Timur.
Untuk membangun optimisme bangsa, terobosan dan capaian yang telah dilakukan dalam masa tiga tahun pemerintahan ini layak diapresiasi. Sementara program pembangunan yang masih dalam proses dan dirasa perlu dilakukan pembenahan atau koreksi dalam beberapa hal perlu ditelaah serta dikritisi untuk kemudian diberikan alternatif jalan keluarnya oleh kita bersama demi kebaikan dan kemajuan Indonesia. Terkait hal tersebut berberbagai kelompok masyarakat lintas disiplin dan profesi akan menggelar Rembuk Nasional bertema “Membangun Untuk Kesejahteraan Rakyat” di Jakarta International Expo-Kemayoran, Jakarta pada Rabu 25 Oktober 2017.
Rembuk Nasional adalah pertemuan para akademisi, praktisi, analis, pelaku usaha, asosiasi profesi, mahasiswa, LSM, budayawan, seniman, awak media, dan masyarakat umum yang akan merembukan berbagai topik permasalahan yang menjadi prioritas pembangunan serta masalah aktual. Rembuk Nasional 2017 ini akan memdalami 12 Bidang Rembuk (BR) terkait pembangunan dan masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus yang akan diusulkan sebagai bahan perbaikan dan percepatan untuk 2 tahun ke depan. Bidang Rembuk tersebut adalah BR#1 Pengelolaan Polhukam dan Ketahanan Nasional, BR#2 Merawat Kebhinnekaan dan Memperkokoh NKRI, BR#3 Menata Ekonomi, Industri dan Perdagangan, BR#4 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas, BR#5 Menuju Kedaulatan dan Mengelola Keamanan Pangan, BR#6 Menata Pertambangan dan Ketahanan Energi Nasional, BR#7 Kemaritiman dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, BR#8 Menata Lingkungan, Kehutanan dan Pertanahan, BR#9 Kesehatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, BR#10 Pembangunan Sumber Daya Manusia Terperbarukan dan Pendidikan Vokasi, BR#11 Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya dan Industri Kreatif, dan BR#12 Cyber Resilience: Melindungi Pengelolaan Data dan Diseminasi Informasi Nasional.
Berbeda dari Rembuk Nasional 2015 dan 2016, Rembuk Nasional 2017 ini akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu Rembuk Daerah (RD) dan Rembuk Pusat. Rembuk Daerah dilaksanakan di 16 Perguruan Tinggi di 14 Provinsi diantaranya adalah Universitas Cendrawasih- Jayapura (Papua), Univ. Pattimura (Ambon), Univ. Hassanudin (Makassar), Univ. Samratulangi (Manado), Univ. Mulawarman (Samarinda), Univ. Udayana (Bali), Univ. Airlangga (Surabaya), Univ. Gajah Mada (Yogyakarta), Univ. Diponegoro (Semarang), ITB (Bandung), UI (Depok), IPB (Bogor), Univ. Sriwijaya (Palembang), Univ. Andalas (Padang), Univ. Sumatera Utara (Medan), dan Univ. Syiah Kuala (Banda Aceh). (Chris)
