BAHAS RKPD: Bapeda Mitra saat membahas pelaksanakan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD tahun 2019 Kamis (08/02) kemarin. (foto: otnie)
RATAHAN, topiksulut.com—Pelaksanakan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKP tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Pemkab Mitra) melibatkan publik dengan agenda konsultasi publik guna menyerap aspirasi dari berbagai stake holder, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan pembangunan daerah atau Bappeda, Kamis (08/02) kemarin.
“Ini bertujuan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan guna mengetahui apa yang menjadi harapan mereka terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Mitra di tahun 2019,” kata Kepala Bappeda Mitra, Ir Djony Ronsul MEng di sela-sela kegiatan yang berlangsung di Aula Perkebunan Lamet, Ratahan.
Ronsul menyebut, dalam penyusunan RKPD pihaknya melakukan pendekatan secara bottom up, Top Down. Partisipatif, teknokratik serta politik. “Yang pasti, hasil dari pendekatan ini, akan tersusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja pendanaan dalam satu tahun,” tukasnya, sembari mengatakan, penyusunannya nanti berpedoman pada RKP dan Program strategis nasional maupun pedoman penyusunan RKPD yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Sejumlah pembicara terlihat ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, salah satunya mantan Wakil Bupati Mitra yang juga staf khusus Bupati Mitra, Drs Djeremia Damongilala MSi. “Salah satu yang perlu didorong adalah sektor investasi. Saya dapat informasi ada investor yang berkeninginan untuk mengoperasikan pabrik es balok, ini perlu menjadi perhatian agar dapat membantu sector perikanan,” ungkap Damongilala.
Sementara itu, Drs Ronny Gosal, akademisi yang juga staf khusus Bupati lebih menekankan soal pentingnya reformasi birokrasi. “Hal ini penting dalam rangka peningkatan performance kinerja pemerintahan. Hal yang dianggap sudah kurang pas dalam sistim pemerintahan, perlu untuk dilakukan perbaikan sehingga pemerintahan dapat berjalan sesuai harapan,” tukasnya.
Hadir pada kegiatan tersebut, sejumlah stake holder seperti Prof DR Kepel, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, unsur Pers, para Hukum Tua maupun Perangkat Daerah maupun pemerintah kecamatan. (otnie)
