Besok, Lanjutan Sidang Tipikor Pemecah Ombak Likupang Masih Saksi saksi Dari JPU

TOPIKSULUT.COM,MANADO-Selasa (8/5/2018), besok. Perkara dugaan tipikor pemecah ombak di Desa Likupang II, pada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016, sidang akan dilanjutkan masih dengan agenda mendengar keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulut, Bobbyy Ruswin Cs.

Hal ini dibenarkan, Juru Bicara (Jubir) Pengadilan Hakim Vincentius Banar ketika dikonfirmasi Topiksulut.com, Senin (7/5/2018).

“Benar, agenda sidang lanjutan, Selasa (8/5), masih mendengarkan keterangan saksi saksi dari pihak JPU,” ujar Jubir Banar, yang juga Ketua Majelis (KM) Hakim dalam perkara ini.

“Majelis sudah mendapatkan gambaran menyeluruh tentang objek dari lokasi proyek pemecah ombak,” sambung Banar menjawab pertanyaan awak media terkait sidang lokasi lalu.

Diketahui, dalam perkara ini, majelis hakim yang mengadili perkara, Vincentius Banar , Arkanu dan Adhoc Wenny Nanda telah turun langsung melihat objek secara langsung di Desa Likupang II dalam sidang lokasi Jumat (27/04) bulan lalu.

Terinformasi sejumlah saksi yang sudah memberikan keterangan di depan persidangan bakal dipanggil ulang oleh tim JPU Kejati Sulut.

Para saksi , yaitu mantan terpidana kasus proyek Jembatan Sampiri, Stevenson Koloay, kapasitas dia saat itu sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Minut, Camat Likupang Timur Styvi Watupongoh, dan Hukum Tua Desa Likupang Dua Sarjan Maramis.

Keterangan para saksi ini, dinilai masih sangat perlu didengar. Apalagi, ada perbedaan pendapat antara saksi kepala desa dan terdakwa saat sidang lokasi, meskipun demikian tidak mengurangi sensi objek perkara,
sebagaimana disampaikan Ketua Majelis Hakim Vincentius Banar saat melakukan sidang lokasi di Desa Likupang II, Kecamatan Likupang Timur.

Dalam kasus ini telah menyeret tiga orang terdakwa, yakni Rosa, Stevenson, dan Robby ke proses meja hijau. Oleh JPU Bobby Ruswin dkk, tiga terdakwa dijerat pidana JPU dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (ely)