Digitalisasi, E- Monev Kesekretariatan PN Manado Terbukti Kualitasnya

TOPIKSULUT.COM, MANADO – Mahkamah Agung (MA) merilis secara terbuka teguran dari Kementerian PPN / Bappenas kepada sejumlah pengadilan di seluruh Indonesia – yang berjumlah lebih dari 700 pengadilan, dari empat lingkungan peradilan (Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara). Rabu (23/5/2018).

Ternyata, berupa teguran terbuka kepada pengadilan, yang tidak tertib dalam pelaporan e-monev (monitoring dan evaluasi secara elektronik).

Adapun jumlah pengadilan yang ditegur, hanya untuk satker yang belum lengkap pengisian e-monev, sejumlah 137 pengadilan. Ditambah lagi, untuk yang belum menginput sama sekali, alias tidak dikerjalan, sejumlah 197 pengadilan.

Dilihat dari website resmi Mahkamah Agung, secara jelas disebutkan nama pengadilan dimaksud. Bahkan, terlihat juga ada nama pengadilan di wilayah Sulawesi Utara.

Apakah PN Manado ikut ditegur?. Ternyata, tidak ada tertera nama PN Manado. PN Manado adalah satu dari 352 Pengadilan Negeri, dalam lingkup peradilan umum saja.

KESEKRETARIATAN. Untuk dipahami, di seluruh pengadilan di Indonesia, selain hakim didalam pengadilan, ada dua unsur lain yang melekat bagai sisi mata uang, yaitu, Kesekretariatan, dan Kepaniteraan.

Selama ini, masyarakat selalu menganggap urusan di pengadilan hanya menyangkut perkara, yang notabene bagian dari Kepaniteraan.

Bahkan, di internal pengadilan sendiri, unsur kesekretariatan yang mengurusi 3 M , yakni Man, Money, dan Material, sering tidak diperhatikan, dan dinomor duakan.

Ketika dikonfirmasi kepada Nikson Ladjoma – Sekretaris PN Manado, penanggung-jawab kesekretariatan.

“Kami ini pelaksana saja. Semua tugas hanya untuk menjalankan instruksi Ketua PN Manado Edward Simarmata ” ujar Ladjoma.

INSTRUKSI. Terpisah, KPN Simarmata melalui Juru Bicara Hakim Vincentius Banar mengatakan keberhasilan E-Monev juga berkaitan erat dengan instruksi KPN Simarmata, menggariskan, dan wajib dijalankan Kesekretariatan, agar fokus pada tiga hal.

“Pertama, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kedua, program sarana dan prasarana. Terakhir, ketiga, program peningkatan manajemen peradilan,” ungkap Hakim Banar.

Sambungnya, “Awak media bisa lihat sendiri. Dari 334 nama pengadilan yang ditegur ke Mahkamah Agung tadi, tidak ada disebut nama PN Manado. Berarti program kerja berhasil. Terbukti kualitasnya,” tambah Hakim Banar.

“Ini membuktikan, kemampuan PN Manado dibawah kepemimpinan Edward Simarmata, bukan sekedar nama kosong belaka,” kunci Hakim Banar. (ely)