Tanggapi Dakwaan, Tim Penasehat Hukum Oknum Pegawai KSOP Kelas I Bitung Bacakan Keberatan

Hukrim169 Dilihat

TOPIKSULUT.COM, MANADO – Terdakwa EAS alias Erwan, PNS di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Bitung kembali disidangkan, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Manado, Senin (15/10/2018).

Sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Arkanu SH Mhum, dengan agenda Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Nico Walone SH CLA dan Marhendra Sangian mengajukan eksepsi atau keberatan.

PH terdakwa Erwan, dalam nota keberatan meminta agar majelis hakim membatalkan surat dakwaan.

Pasalnya, mengacu pada penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tidak bekerja secara professional bahkan ada dugaan yang menyalahi prosedur atau erro in procedure, saat berlangsung di pihak kepolisian, dugaan barang bukti (Babuk) hilang.

Adapun Babuk tersebut yang diduga hilang adalah “amplop amplop” yang berisikan uang dan bertuliskan Jabatan oknum oknum pegawai pada kantor KSOP Kelas Satu Bitung.

Baca juga:  Merasa Difitnah, Legislator DPRD Kotamobagu Laporkan Media Ke Polda Sulut

Dan tiba pada pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum Kejari Bitung, yang kesan-nya terburu-buru.

“Ketika perkara masuk di tahap 2 ke kejaksaan, penyerahan berkas dan tersangka, saat itu PH tidak mendampingi, saat diperlihatkan barang barang bukti oleh penyidik kepolisian kepada tersangka, ternyata diprotes terdakwa karena amplop amplop yang berisi uang dan bertuliskan jabatan oknum pegawai di KSOP ternyata sudah tidak ada dalam berkas yang dilimpahkan,” ucap Sangian saat membacakan eksepsi.

Selain itu, keberatan atas penerapan pasal. Dimana berdasarkan uraian peristiwa dan keterangan terdakwa, “Ternyata perkara ini telah dipelintir sedemikian rupa, banyak kenjanggalan, dengan telah menerapkan pasal berat kepada terdakwa dan hanya terdakwa sendiri yang menjadi pesakitan di Pengadilan,” beber PH terdakwa.

Baca juga:  Pembunuhan di Paniki 2 , Terdakwa Dijerat Pasal Berlapis

Penerapan pasal berat pada terdakwa, pasal 12 UU tipikor, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

“Secara logis tidak mungkin dikatakan adanya suatu penyuapan apabila tidak ada pemberi suap dan penerima suap,” tambah PH terdakwa. (ely)