Tuntutan Penuntut Umum, Mantan Direktur Tanggap Darurat BNPB Pusat Terancam Pidana 6 Tahun

● Dugaan Tipikor Dana Proyek Pemecah Ombak Desa Likupang II-Minut

TOPIKSULUT.COM, MANADO –
Terdakwa kasus dugaan tipikor dana proyek pemecah ombak di Desa Likupang II – Minahasa Utara (Minut), mantan Direktur tanggap darurat BNPB pusat, JT alias Junjungan , mendadak lunglai mendengar tuntutan 6 tahun penjara yang dibacakan oleh tim Penuntut Umum Kejati Sulut, Bobby Ruswin dkk dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Manado, Senin (15/10/2018).

“Menjatuhkan Pidana 6 tahun penjara. Denda Rp50 juta subsdider 3 bulan. Serta dikenai Uang Pengganti (UP) Rp1 Miliar dan jika tidak dapat mengganti dipidana 6 bulan penjara,” ujar JPU dalam sidang yang dipimpin Vincentius Banar SH MH dkk.

Diketahui, termuat dalam tuntutan yang telah dibacakan JPU, bahwa terdakwa tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai direktur tanggap darurat yang tidak mengkoordinasikan terkait pengajuan Dana Siap Pakai (DSP) oleh Pemkab Minut/BNPB,

“Terkait surat persyaratan dalam pengajuan, penetapan perpanjangan status siaga darurat penanganan bencana banjir dan longsor di Minut TA 2016, yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, laporan cuaca BMKG tidak mengindikasikan adanya ancaman cuaca ekstrim, serta surat usulan kegiatan yang tidak sesuai,” kata JPU.

Oleh JPU, terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 UU no 31 tahun 1999 sebagaiman telah diubah dan ditambah UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan subsider.

Baca Berita terkait : http://www.topiksulut.com/2018/10/09/terkait-vap-cs-segera-dinaikkan-status-tsk-ini-tanggapan-kejati-sulut/.

Diketahui, dalam kasus ini sebelumnya telah menjerat tiga orang sekaligus dengan putusan perkara telah memiliki kekuatan hukum tetap , yakni masing masing Dr Rosa selaku Kepala BNPN Minut, Steven Solang sebagai PPK dan pihak ketiga Direktur PT MMM, Robby Maukar.

Sekedar diingatkan kembali, Kasus berawal sekitar bulan Juni – Agustus 2016. Proyek pemecah/penahan ombak dan penimbunan pantai di Desa Likupang II pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara (Minut)

Dimana laporan masyarakat tentang sering terjadi gelombang tinggi yang mengakibatkan banjir rob. Berdasarkan hal itu Bupati Minut kemudian siaga darurat dan memerintahkan BPBD untuk menyampaikan laporan permintaan Dana Siap Pakai (DSP) di BNPB.

BNPB lantas melakukan verifikasi terhadap usulan yang diminta oleh pemerintah daerah, dari hasil tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan siaga darurat di Kabupaten Minut, dan dibuat MOU antara BNPB dan Pemkab Minut.

DSP BNPB TA 2016, dengan KPA, terdakwa dr Rosa, Steven selaku PPK , bendahara pengeluaran Lutvie Kambey dan kontraktor dirut PT MMM , Robby.

Adapun item pekerjaan, penggalian pasir, timbunan tanah pemasangan batu bolder dan geotextil. Dengan pagu anggaran Rp15.299 Miliar.

Dengan proses pembayaran melalui mekanisme diawali menerbitkan surat perintah bayar. Dan memang pembayaran pekerjaan tidak sepenuhnya ditransfer ke rekening kontraktor, melainkan sebagian dikeluarkan dan diterima langsung dr Roza. Steven selaku PPK, tandatangan dokumen kemajuan fisik sudah seratus persen dan diserah-terima.

Belakangan, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai kontrak berupa kekurangan volume dengan selisih Rp8.8 Miliar, atau ada terdapat kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume. (ely)