Kuasa Hukum Junjungan Tambunan, Bob Hasan , Blak Blakan Terkait Bupati Minut VAP

Hukrim101 Dilihat

● Kemana Uang “Siluman” Rp1 Miliar ?

TOPIKSULUT.COM, MANADO – Penasehat Hukum (PH) terdakwa Junjungan Tambunan, Bob Hasan SH MH, angkat bicara terkait beberapa fakta sidang yang terungkap dalam persidangan dalam berkas perkara kliennya, yang terseret kasus korupsi dana penahan/pemecah ombak di Desa Likupang II – Minahasa Utara Tahun Anggaran (TA) 2016 dengan negara merugi Rp8.8 Miliar.

Terkait uang Rp1 Miliar yang dalam tuntutan Jaksa diduga mengalir pada kliennya, bahwa tidak satu saksipun yang menerangkan dana tersebut mengalir kepada mantan Direktur Tanggap Darurat BNPB pusat ini.

“Kalo persoalan uang I Miliar itu, nga ada itu, nga ada bukti !,” tegas Bob, kepada sejumlah media, baru baru ini.

Menurutnya, baik itu dalam kesaksian Dr Rosa (Terpidana) , Steven Solang (Terpidana), Steven Koloway hanya dinyatakan bahwa uang dibawa ke Jakarta atas perintah Bupati VAP. Dibawah masuk ke mobil Alphard Putih milik Bupati Minut VAP , tetapi tidak ada diberikan kemudian kepada siapa.

Kala itu, Dr. Rosa dan Bupati VAP kemudian bertemu dengan Junjungan di kantor BNPB. “Siapa pun yang bertamu keruangannya pasti diterima, bahkan An*j*g pun yang masuk kantor bisa saja, ” ujar Hasan menirukan kembali kesaksian kliennya saat periksa terdakwa beberapa waktu lalu.

Dikatakan Hasan, Jaksa telah keliru telah ikut menyeret Junjungan.

“Kali ini persoalannya, pak Junjungan , di Jakarta, sebagai direktur tanggap darurat BNPB, maka diambillah , satu perkara seolah olah , bahwa sebenarnya , ini bisa dibatalkan . Karena tidak dibatalkan , perpanjangan SK bersalah lah, maka Junjungan jadi ikut bersalah,” ucap PH Junjungan.

Dibeberkan-Nya, Tentang tim verifikasi bila menyatakan bahwa hanya 3 jam, sementara ijin nya 3 hari , itu bukan urusan Pemda maupun juga urusan konteks- nya Junjungan Tambunan.

Untuk menentukan, karena di dalam UU tidak ada dalam peraturan BNPB . Tugas Verifikator, cuma hanya dinyatakan ketika harus mencairkan dana sebagaimana proposal atau dievaluasi , cek ricek, tidak bisa mengkoreksi , tim verifikasi.

“Apalagi tim monitoring evaluasi , sebatas ketika dana cair , tugas mereka , dana yang sudah diberikan apakah pekerjaan sudah dikerjakan atau blum,” tambahnya.

“Jaksa keliru sekali menyeret klien saya. Tuntutan 6 tahun, saya bingung dia memakai hukum apa ini kejaksaan . Dia pasal 2 dalam tuntutan primer . Itu sudah dibatalkan sama dia . Di dalam pasal 2 lah yang terkait 1 Miliar. Nah sudah dibatalkan toh, subsiderlah yang dihidupkan kembali. Tetapi dalam menuntut pasal 3 ini , pakai uang pengganti 1 miliar . Tuntut 6 tahun denda 50 juta , pakai uang pengganti 1 miliar. Ini uang pengganti barang dari mana sementara dia (jpu) sudah batalkan di pasal 2,” terang Hasan.

Bahwa, berbicara kewenangan ini dihubungkan adanya penyimpangam, itu harus ditentukan, dipastikan melalui ahli. Harus pakai ahli dari BNPB atau ahli bencana Alam.

“Intinya, sulit sekali mencari cela dalam mempidanakan klien saya, nga ada alat bukti, keterangan saksi tidak ada yang mengarah kepada klien kami . Dari struktur organisasinya kewenangan . Penuntutan itu dalam suatu perkara harus disertai dengan ahli , bahwa tentang kewenangan direktur tanggap darurat, boleh tidak begini begitu. Dan itu siapa, itu bukan ahli pidana umum atau ahli konstruksi. Kalo ahli konstruksi atau penghitungan kerugian negara . Itu kan sudah dilakukan prosesnya, itu kan hasil pekerjaan,” dipertegasNya.

DUGAAN Peristiwa Pidana BUPATI VAP

Bob Hasan lantas mengurai dua peristiwa pidana yang diduga dilakukan Bupati VAP. Pertama, perintah mentransfer ke rekening seseorang.

Menurutnya, fakta sidang bupati memanggil kepala cabang BRI Airmadidi , kemudian memerintahkan atas uang yang sudah cair masuk ke rekening BPBD Minut kemudian ditransfer ke rekening seseorang.

“Jadi dia memanggil kepala BRI ke kantor bersama dr Rosa , untuk kemudian diperintahkan mentransfer kepada seseorang, yang seseorang itu bukanlah perusahaan ( PT). Entah dari tandatangan dr Rosa kemudian ditransfer. Nah, BRI sebagai bank tempat penampungan rekening BPBD . Disitu diperintahkan kepada Kepala Cabang BRI untuk mentransfer ke Rekening seseorang. Itu yang pertama mentransfer ke rekening seseorang,”, urai-Nya.

Kedua , dia (Bupati) memerintahkan kepada Steven Koloway , Steven Solang dan dr Rosa , untuk membawa uang Rp1 Miliar , uang daripada project itu.

“Dibawa ke Jakarta dengan alasan diberikan pada Junjungan, padahal Tidak !. Soal berikan atau tidak, itu sudah terbukti tidak , tetapi sampai menyuruh membawa uang dan dimasukkan ke mobil Alphard Putih milik dia (Bupati). Itu juga yang kedua,”.

“Kalo mau jelasnya, itu dua peristiwa pidana, kalo hukum panjang ceritanya. Jadi bukan fitnah, bukan mengada ada,” ucapnya sembari menambahkan Dua alasan yang ia katakan, itu dari berkas perkara , Junjungan .

Masih menurutnya, berbicara prosedural tentang pencairan dana, pengajuan proposal dan sebagainya, bupati tidak salah.

“Dia menerbitkan perpanjangan SK siaga darurat , itu kewenangan dia. Saya tidak bisa menafsirkan sebuah kesalahan atau tidak , sebelum ada hukum yang menindaknya. Tapi intinya semua sah menurut hukum, perpanjangan SK, penetapan , pengajuan proposal itu sah,” tutup Bob Hasan yang diketahui juga menjabat
Ketua Umum Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) ini.

Diketahui, Junjungan Tambunan telah divonis 1 tahun 6 bulan. Terbukti bersalah melakukan korupsi secara dalam hal administrasi. PN Manado , Selasa (30/10/2018).

Junjungan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider pasal 3, selain penjara selama satu tahun dan enam bulan , ia di denda sebesar Rp50 juta, subsider 1 bulan kurungan. Tidak dikenai Uang pengganti. (Ely)