Sekretaris Kementerian PPPA, Pribudiarta , Satgas PPA Ujung Tombak Perlindungan Anak dan Perempuan

TOPIKSULUT.COM, MANADO – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpan PPPA) melalui Sekretaris Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan keberadaan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) harus menjadi ujung tombak dalam perlindungan perempuan dan anak, tidak saja membantu saat ada korban , namun juga berperan besar dalam upaya melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, saat membuka Rapat Koordinasi Satgas PPA Tahun 2018 di Surabaya, Prov. Jawa Timur (29/10/2018), baru baru ini.

Rakor yang telah dilaksanakan sejak 2016 ini diikuti oleh 102 peserta, yang terdiri dari 1 orang kepala dinas dan 2 orang satgas provinsi dari 34 provinsi se- Indonesia ini, dan perwakilan dari Sulawesi Utara (Sulut), telah hadir Ketua LPAI Sulut, Adv. EK Tindangen.

Menurut Sekjen PPPA sebagai langkah strategis dalam membantu perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan layanan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Dalam hal ini Kemen PPPA dan Dinas PPPA provinsi dan kab/kota bertanggung jawab dalam memastikan korban mendapatkan layanan yang dibutuhkan, baik medis, psikologis, dan bantuan hukum dalam upaya pemulihan kondisinya.

“Kendala lokasi korban dan lembaga layanan menjadi satu kendala dalam pemberian layanan penyelesaian kepada perempuan dan anak korban, sehingga keberadaan Satgas PPA diharapkan menjadi garda terdepan untuk membantu korban segera mendapatkan layanan,” ungkap Tindangen sebagaimana yang dikatakan Sekjen PPPA, saat diwawancarai media Topiksulut.com, PN Manado, Rabu (31/10/2018).

Dan sebagai upaya pencegahan, Pribudiarta menjelaskan kalau sistem networking di masing-masing daerah Satgas akan ditingkatkan.

“Jadi upaya networking dihidupkan dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan perempuan dan anak. Di sini perlu kerja sama yang baik antar pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya, seraya menambahkan kalau Presiden RI Joko Widodo telah memberikan atensi atas fenomena kekerasan perempuan dan anak.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kementerian PPA menuturkan bahwa kegiatan ini digelar untuk memetakan kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia, guna merumuskan langkah-langkah apa yang harus diambil pemerintah dalam meminimalisir persoalan tersebut.

“Satgas PPA yang ada di Sulut ke depan akan bekerja secara optimal dengan mengacu pada hasil Rakornas di Surabaya. Sehingga, kekerasan perempuan dan anak di Sulut bisa terminimalisir dengan baik,” kunci Tindangen. (*/Ely)