Topik Sulut,Bitung- Aroma nepotisme makin terlihat di proses perekrutan Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) untuk Pilkada 2024 di kota Bitung.
Pasalnya, ditemukan ada 1 orang yang sudah mendaftar calon PKD di Kelurahan Manembo-Tengah, Kecamatan Matuari, dipaksa pindah ke kelurahan lain, dengan alasan ada calon PKD lain yang mendaftar di kelurahan tersebut, namun enggan ditugaskan di Tendeki.
Bahkan calon PKD yang sudah mendaftar sesuai KTP dan domisili tersebut, disuruh membuat surat pernyataan diatas meterai untuk bersedia pindah daftar ke Tendeki, dengan alasan di Tendeki tidak ada pendaftar. Padahal saat mendaftar sebelumnya ada bukti tanda pendaftaran di untuk Kelurahan Manembo-nembo Tengah.
Menaggapi akan hal ini, koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Kota Bitung, Sanny Kakauhe didampingi Amos Resiloy mengatakan, apa yang terjadi ini makin menunjukan bahwa Bawaslu Bitung saran nepotisme dan kolusi.
“Sebelumnya dalam perekrutan PPK ada indikasi nepotisme. Sekarang juga terjadi di PKD. Ada apa dengan Bawaslu Bitung. Apakah yang bisa jadi penyelenggara pengawasan di Bitung hanya yang memiliki hubungan kekeluargaan atau relasi khusus dengan jajaran Bawaslu, sehingga orang biasa tidak bisa,” kata Kakauhe dan Amos. (***)
