Topiksulut.com, PEMERINTAHAN – Saya yakin hanya sebagian kecil ASN yang merasa senang “menyerempet-menyerempet” ke wilayah politik praktis dan biasanya itu para oknum Pejabat yang cari muka. Kalau mayoritas tampaknya terpaksa dengan perasaan tidak nyaman pada saat digiring oknum tertentu kearah politik praktis.
Hal itu ditegaskan pemerhati politik pemerintahan Taufik Tumbelaka terkait netralitas Aparatur Sipil Negara yang menurutnya masih dijadikan alat politik oleh segelintir oknum berkuasa.
Menurut Tumbelaka, seperti halnya TNI/Polri yang memang hak mengikuti prosesi pemilukada nya dicabut, hal teraebut juga seharusnya di terapkan juga pada para ASN/PNS, khusus untuk pemilihan Kepala Daerah.
“Ini untuk mengamankan posisi para ASN, jangan jadikan ribuan PNS ini sebagai satu kekuatan politik dalam pemilukada”, tegasnya ketika ditemui sore tadi (Selasa 23/1/18).
Lebih lanjut, Tumbelaka mengatakan bahwa ASN yang seharusnya bersikap netral “dipaksa” oleh oknum berkuasa tertentu dan dijadikan kekuatan politik yang merupakan peninggalan masa Rezim Soeharto, dimana ASN dijadikan salah satu kekuatan politik ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar).
Dari kacamata Tumbelaka, menurutnya saat ini TNI/Polri sudah netral, tinggal nantinya birokrasi yang masih perlu diperjelas.
Untuk itu, Tumbelaka juga menghimbau para oknum berkuasa apalagi Kepala Daerah untuk tidak memaksa para ASN untuk terjebak dalam praktek politik yang harusnya mereka bersikap netral. Bahkan Tumbelaka menghimbau agar setiap Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk bekerja pro aktif dalam melindungi hak dan kenyamanan ASN jelang pemilukada. (Chris).
