Ketua MPI Minta Stakeholder Beri Pendidikan Politik Yang Baik

 

Jelang Pemilukada Mitra 2018

RATAHAN, topiksulut.com—Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 27 Juni 2018 mendatang, sejumlah elit politik dan tokoh masyarakat akhir-akhir ini diduga gencar mengajak masyarakat untuk memilih kota kosong. Bahkan ada yang sudah terang-terangan menyampaikan hal tersebut lewat Media Sosial (Medsos) seperti facebook. Hal ini mendapat sorotan tokoh generasi Muda Minahasa Tenggara.

“Saya minta Stakeholder di Minahasa Tenggara dapat memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, sebab jika hal ini dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis, maka saya menganggap orang-orang tersebut tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Itu tidak mencerminkan seorang tokoh politik dan tokoh masyarakat,” kata Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Veppy J Rambi SPT.

Menurut Rambi, baiknya biarlah masyrakat yang memilih. Berikan masyarakat memberikan kebebasan hak mereka untuk memilih, bukan kita menghalangi hak-hak mereka. Biarlah hati mereka yang bicara, walaupun tidak ada yang melarang untuk memilih kotak kosong atau mengajak masyarakat untuk memilih kotak kosong, tapi buat saya kegiatan ini hanya merugikan masyarakat itu sendiri.

Baca juga:  Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie Resmi Sandang Gelar Doktor Ilmu Hukum dengan Predikat Cumlaude

“Bisa bayangkan kalau kotak kosong yang menang, otomatis Pilkada akan kita laksanakan pada Tahun 2020 mendatang. Jika kita hitung dari bulan Juni 2018 ada kurang lebih dua tahun. Maka dengan tetunya ini bisa menghambat pembangun di Minahasa Tenggara, jika pemerintahan diisi oleh pelaksana tugas bupati selama dua tahun,” tukas mantan Sekretaris Partai golkar Mitra ini.

Dia menyebut, jika ada para elit politik dan tokoh masyarakat mengkampanyekan kota kosong, maka sama dengan mereka menghambat pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

“Saya mengajak masyarakat Mitra agar tidak terpengaruh dengan ajakan memilih kotak kosong. Karena ini cara pembodohan dan tidak menunjukkan contoh yang baik, bahkan ini merugikan bagi kita warga Minahasa Tenggara,” tandas mantan Ketua GAMKI Mitra ini.

Seperti terpantau di media sosial sejumlah tokoh dan mantan anggota DPRD Mitra mengkampanyekan untuk memilih kotak kosong pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mitra tahun 2018 ini.

Baca juga:  Gelar Sidak Pasar serta GPM, Pemkab Minahasa Komitmen Jaga Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok & Tekan Inflasi.

Menurut Jangin, rakyat Mitra harus tahu apa itu kotak kosong?, KPU wajib mensosialisasikan apa itu kotak kosong, karena rakyat bebas memilih kotak kosong atau tidak setuju. Sebab aroma pembodohan rakyat Mitra sudah sangat kentara sekali mau menggiring rakyat memilih JS jangan memilih kotak kosong.

“Fakta ketika saya membuat statemen saya akan mensosialisasikan memenangkan kotak kosong semua pendukung JS kebakaran jenggot membuat statemen beragam, termasuk menjelek-jelekkan saya dan siapa saya yang pro kotak kosong,” tukas Johanes.

Dikatakannya, rakyat harus bebas memilih JS-Oke/setuju atau tidak setuju (kotak kosong). “Kalau saya memberikan refrensi agar rakyat Mitra memilih kotak kosong/tidak setuju, agar Pilkada Mitra di ulang, sebab tidak elok jikalau rakyat di paksa hanya memilih satu calon dalam Pilkada Mitra,” tandasnya. (otnie)