Dituding tak Paham Aturan, Ini Penjelasan Panwas Pemilihan Mitra

RATAHAN, TOPIKSULUT.COM-Terkait tudingan tim Kampanye Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), James Sumendap-Jesaya Jocke Legi (JS-Oke) bahwa Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kabupaten Mitra gagal pahan aturan tentang Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye, ditanggapi oleh Ketua Panwas, Jobie Lungkutoy, pihaknya tidak tegas mengatur hal yang tidak diatur.
“Kami ada mekanisme, ada prosedur bila ada pelanggaran, temuan dan laporan baru ditindak lanjuti,” tegas Jobie.
Sementara, Dolly Van Gobel SS, koordinator divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lmbaga (Hubla), mengatakan sangat keliru jika mengtakan Panwas tidak tau aturan. ‎
Aturan mana yang akan kami jerat pada KoKo atau Kolom Kosong, karena mereka tidak diatur. Jangan hanya melihat PKPU Nomor 4 tentang kampanye itu. Memang tidak boleh untuk KoKo. Tapi ingat, ada Peraturan KPU nomor 8 tahun 2017, dalam pasal 27 ayat 2 tentang sosialisasi itu boleh dilakukan relawan KoKo‎. Jadi jangan cuma mengacu pada PKPU nomor 4, lihat juga PKPU nomor 8 tentang sosialisasi,” ungkap Dolly.
Panwas Mitra, lanjutnya, pada intinya yang boleh pasang biliho hanya calon, tapi harus diingat berikan ruang dan ada demokrasi untuk KoKo melakukan sosialisasi jika tidak itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pihaknya meminta tim Paslon harus paham, ada proses dan alurnya mengenai masalah yang diangkat.
“Kami tetap batasi ruang gerak KoKo, agar tidak ada konfilk jika diberikan kebebasan secara luas,” tukasnya.
Pihaknya, tidak menerima dituding tidak tau aturan. Kata Dolly jika memang Panwas tidak tahu aturan, pascapenetapan calon pihaknya sudah imbau kepada Satpol PP turunkan atribut yang tidak sesuai aturan. Dan ini tidak dilaksanakan, sehingga mendatangkan temuan Panwas dan direkomendasi ke KPU, untuk diturunkan. Kemudian pihak KPU surati Pol PP untuk turunkan tapi tidak menyeluruh.
Sementara, menurut Tim Kampanye JS-Oke Hendra Paat, dalam PKPU nomor 4 Tahun 2017, sangat jelas mengatur tentang kampanye pasangan calon yang didalamnya terbagi dalam beberapa poin kampanye termasuk salah satunya alat peraga kampanye (APK).
“Ini sangat jelas yang diatur oleh PKPU yaitu kampanye calon kepala daerah, yang tentunya juga diakui oleh KPU. Ketika dalam konstestasi Pilkada ini hanya ada satu paslon, maka mekanisme Pilkada sah diikuti oleh paslon tunggal. Sehingga untuk KoKo otomatis tidak boleh berkampanye karena tidak diatur dalam PKPU,” jelas Hendra, Senin (13/5/2018).
Jika kolom kosong berkampanye, termasuk memasang baliho ajakan itu tidak dibolehkan, sehingga seharusnya Panwas sigap dalam mengambil sikap. Sampai saat ini tim paslon mengikuti semua tahapan kampanye sesuai PKPU, sehingga apabila ada oknum yang sengaja berjalan tidak sesuai aturan dan bahkan dibiarkan oleh Panwas sudah pasti sangat bertentangan.
“Kami tim kampanye sudah pasti tidak akan membiarkan kontestasi pilkada Mitra ini semena-mena. Kami prinsipnya sangat menghargai kinerja Panwas, namun apabila ada hal yang bertentangan dengan aturan seharusnya Panwas dengan sigap menindaki hal ini,” tukas Hendra. (otnie)