Dari Sekitar 40.000 ASN di Sulut, Wagub Akui 138 ASN Tersandung Masalah Hukum

Topiksulut.com, PEMERINTAHAN – Di Provinsi Sulawesi Utara, ada sekitar 138 ASN yang terjerat masalah hukum, tapi ini masih bisa dikatakan jumlah yang cukup relatif kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Sulut yang cukup banyak serta jumlah ASN Sulut yang mencapai empat puluh ribu orang, jika dibandingkan dengan daerah lain yang termasuk kecil tapi memiliki angka oknum penyelewengan yang sama.

”Hal ini seperti fenomena gunung Es, yang terlihat hanya puncaknya tapi dibawahnya tidak, seperti fenomena ini, yang tertangkap hanya yang terlihat, padahal dibawahnya masih banyak”, tegasnya.

Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw  ketika membuka Rapat Koordinasi dan sosilaisasi SATGAS SABER PUNGLI Provinsi Sulut, Jumat (5/10/2018) di Hotel Swisbell Manado.

Untuk itu, Wagub pun berharap agar dengan adanya rakor kali ini, angka tindakan pungli bisa dicegah sebelum terjadi, serta bisa memperkuat wawasan dan kesadaran kita.

Baca juga:  263 Sekolah di Minut Persiapan UAS

“Lihat saja, meskipun sudah ada tim saber pungli, tindakan-tindakan penyelewengan yang dilakukan para oknum masih tetap terjadi”, bebernya.

Meski demikian, Wagub pun dalam kesempatn tersebut sempat memberikan apresiasi kepada tim saber pungli karena dalam satu tahun terkahir angka penyelewengan sudah berkurang drastis.

”Menurut Kepala Inspektorat Sulut pak Praseno Hadi, angka penyelewengan sudah menurun dalam satu tahun ini, untuk itu saya dan Pk Gubernur berterima kasih kepada tim saber pungli”, ujar Wagub.

Wagub pun mengatakan bahwa semua ini selain karena integritas tapi juga karena sudah adanya kesepakatan anatara pihak Pemprov Sulut bersama Kapolri, Kejagung dan Mendagri soal penanganan penyelewengan anggaran pemerintah tersebut.

”Ini juga karena sudah ada kesepakatan antara Pak Gubernur, Kapolri, Mendagri dan Kejagung untuk memberantas penyelewengan-penyelewengan anggaran yang ada”, sambungnya.

Baca juga:  Kerja Keras OD-SK di 2017 Membawa Sulawesi Utara Semakin Progresif

Menurut Wagub, penurunan angka kemiskinan di Sulut juga sangat berpengaruh positif pada percepatanpembangunan daerah dan penyerapan anggaran pemerintah.

”Kalau berkurang kan berpengaruh positif bagi percepatan pembangunan daerah serta penyerapan anggaran pemerintah”, jelas Wagub.

Turut hadir dalam Rakor tersebut, Irwasda Polda Sulut Kombes Pol Drs Hotman Simatupang,SH , Inspektur Daerah Provinsi Sulut Praseno Hadi, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Helda Tirajoh SH, Irdam XIII Merdeka diwakili oleh Major CPM Samsudin Usman, Asswas Kajati Sulut diwakili oleh Pemeriksa Tindak Pidana Umum Asswas Kajati Berti Wongkar SH, Kapores dan Wakapolres se Sulut, serta para ketua Pokja UPP se Sulut dan KAUPP Kab/Kota. (Chris)