Topiksulut.com, PEMERINTAHAN – Gelar sosialisasi sistem perencanaan, penganggaran, pemantauan evaluasi dan analisis kemiskinan terpadu (SEPAKAT), pagi tadi (30/10/2018) di Hotel Aryaduta Manado, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulut, beberkan data penanggulangan kemiskinan daerah per 2018.
Adapun dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw yang diwakili oleh Asisten II Setdaprov Sulut Ruddy Mokoginta mengatakan bahwa inovasi yang diprakasai oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE melalui program prioritas, Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) sejak tahun 2016 sampai saat ini berjalan dengan baik dan mengalami penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan.
“Berkat inovasi Pak Gubernur melalui program prioritas ODSK, angka kemiskinan sejak 2016 sampai 2018 akhir, sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan”, ucap Wagub melalui Asisten II.
Bahkan tak tanggung-tanggung, dari hasil verifikasi tim Bappeda Sulut, sejak tahun 2015 angka kemiskinan yang berada di posisi 8,65 % turun sebesar 0,31% menjadi 8,34% ditahun 2016 dan saat ini ditahun 2018 sudah berada posisi 7,8% atau sekitar 15,23 ribu oenduduk miskin yang terbantu oleh program ODSK yang dibesut oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE.
Wagub pun dalam kesempatan tersebut meminta kepada seluruh perangkat daerah agar dapat memperhatikan indikator-indikator penanggulangan kemiskinan.
“Perangkat daerah harus lebih memperhatikan indikator-indikator penanggulangan kemiskinan baik yang ada dalam RPJMD, SPKD ODSK maupun dalam RAD Sustainable development golas, dan juga segera merencanakan serta melaksanakan program kegiatan untuk mencapai target-targer tersebut”, himbau Wagub melalui Mokoginta.
Lebih lanjut, Wagub pun meminta pihak Dinas Sosial Provinsi Sulut agar dapat segera berkoordinasi dengan pihak Dinsos Kabupaten/kota se-Sulut terkait perampungan hasil verifikasi dan validasi.
“Dinsos segera berkoordinasi dengan Dinsos kab/kota terkait perampungan hasil verifikasi dan validasi data penduduk miskin, supaya semua bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah benar-benar tepat sasaran”, sambungnya.
“Saya yakin dengan inovasi ODSK ini diikuti dengan hasil verivali basis data terpadu dan dikolaborasikan dengan aplikasi SEPAKAT ini, maka saya yakin 193,31 ribu penduduk miskin yang masih tersisi dapat kita bantu bersama”, ucap orang nomor dua di Sulut tersebut (Wagub) melalui Asisten II Ruddy Mokoginta.
Dalam kesempatan tersebut pula, Wagub memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada tim dari direktorat penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial Bappenas yang teeua berinivasi dalam penanggulangan kemiskinan di daerah.
Dikesempatan yang sama, Kepala Bappeda Sulut DR. Ir. Ricky Toemandoek M.Si yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya Feibe Rondonuwu dalam laporannya mengatakan bahwa melalui aplikasi SEPAKAT yang di pelopori oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berdasarkan bukti.
“Aplikasi ini tujuannya untuk memperkuat kapasiatan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berdasarkan bukti, sehingga mempermudah kita di daerah dalam pemanfaatan data untuk mengerjakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin”, jelas Kepala Bappeda Sulut melalui Kabid Pemerintahan Sosial Budaya Feibe Rondonuwu.
Menurut Kepala Bappeda Ricky Toemandoek melalui Rondonuwu, pengembangan aplikasi SEPAKAT ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 terkait strategi penanggulangan kemiskinan.
Sedangkan terkait kegiatan yang dihadiri oleh kurang lebih 150 peserta ini, Rondonuwu mengatakan bahwa untuk maksud dan tujuan kegiatan ini, yaitu untuk memberikan informasi terkait manfaat inivasi berbasis teknologi yang memudahkan pemerintag daerag dalam pemanfaatan data untuk penyusunan analisis perencanaan dan penganggaran untuk program daerah terkait penanggulangan kemiskinan.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Asisten II Setdaprov Sulut Ruddy Mokoginta, para narasumber dari PPN/Bappenas Riski Raisa Putra, Ibu DR. Een Walewangko selaku tim ahli kemiskinan Provinsi Sulut, Dinsos Provinsi Sulut, sejumlah Kepala SKPD Provinsi Sulut, serta seluruh kepala Bappeda/Bapelitbangda Kabupaten/kota se-Sulut. (Chris)
