Topiksulut.com, PEMERINTAHAN –Setelah kurang lebih tiga tahun tidak masuk dalam nominasi penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Bappenas RI, kali ini dibawah kepemimpinan OD-SK (Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw) Provinsi Sulawesi Utara akhirnya bisa terpilih dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia untuk masuk nominasi bersama 16 Provinsi lainnya.
“Kita patut berbangga, setelah menanti cukup lama sejak tahun 2015, akhirnya dibawah kepemimpinan Pak Gubernur Olly Dondokambey dan Pak Wagub Steven Kandouw, Provinsi Sulut bisa terpilih dan masuk kedalam nominasi PPD Bappenas RI dan menjadi bagian dari 17 Provinsi lainnya dari 34 Provinsi yang ada di Sulut”, Ucap Kepala Bappeda Sulut Ir. Ricky Toemandoek MM melalui Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Dra. Feibe Rondonuwu M.Si, ketika Topiksulut.com diruang kerjanya siang tadi (26/02/2019).
Toemandoek pun melalui Rondonuwu mengatakan bahwa Bappeda Sulut besok hari akan menyambut kedatangan tim penilai dari Bappenas RI untuk melakukan penilaian atas sejumlah kriteria yang ada, seperti Dokumen RKPD 2018.
“Kemarin Bappeda Sulut sudah lolos tahap pertama pemasukan dokumen perencanaan, dan besok akan mulai di nilai, untuk itu tadi kami sudah melakukan rapat terkait untuk persiapan besok, biar tidak ada lagi kesalahan yang terjadi, karena kali ini mereka akan turun langsung untuk verifikasi dan penilaian”, sambung Toemandoek melalui Rondonuwu.
Lebih lanjut, Rondonuwu mengatakan untuk bidang yang dipimpinnya, tim penilai akan melakukan oenikaian terkait program inovasi miliknya yang mengusung tema ‘ODSK HEBAT (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan Hasilkan Empowering Berbasis Data Terpadu), dengan bobot penilaian 20%.
“Besok dalam FGD yang akan digelar, saya hanya akan mendampingi pak Kaban untuk mempresentasikan program inovasi ODSK HEBAT yang ada di bidang saya, dengan bobot penilaian 20%”, beber mantan Kabag Humas Setdaprov Sulut periode 2007-2008 tersebut.
Adapun kegiatan Forum Group Discussion (FGD) ini, telah sesuai dengan undangan dari Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas, nomor 2093/D.9/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang pengumuman Provinsi nominasi penilaian tahap II tentang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2019, serta untuk menindaklanjuti Surat Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas Nomor 2100/Dt.9.3/02/2019. (CHRIS)
