TopikSulut,Bitung- Kebijakan Pemkot Bitung, yang menutup sejumlah ruas jalan yang ada di Kota Bitung, dengan maksud membatasi orang yang masuk ke Kota Bitung, mendapat kritikan dari anggota DPRD Sulut, dapil Bitung-Minut, Fabian Kaloh, SiP MSi.
Menurut Kaloh, terkait dengan penutupan dan pembatasan disejumlah wilayah di Provinsi Sulut sempat di angkat dalam rapat paripurna DPRD Sulut tentang laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ), di gedung DPRD Sulut Rabu (15/4/2020)kemarin.
“Pembatasan yang dilakukan pemerintah kota Bitung lucu. Kami warga yang tinggal di Sagerat mau ke daerah Girian tetap di periksa, padahal pembatasan itu hanya untuk orang dari luar Bitung yang mau masuk ke Bitung,” kata Fabian Kaloh, Kamis (16/4/2020).
Personil komisi I ini juga mempertanyakan upaya pembatasan dan jam operasional kendaraan angkutan orang dan pribadi yang akan di mulai Jumat, (17/4/2020), besok apakah itu sudah ada izin dari pemerintah pusat atau belum? Mantan Asisten 1 dan Kadis Perhuhungan Pemkot Bitung ini mengatakan, pemeriksaan yang di buat pemerintah Kota Bitung di bawah kepemimpinan Wali kota Bitung Max J Lomban dan wakil walikota Maurits Mantiri bagus, tapi harus dipikirkan aspek lain.
Kaloh pun mencontohkan masyarakat di daerah Desa Klabat, Pinili dan Tatelu Minut keberatan dengan penutupan akses jalan ke Bitung di Kelurahan Karondoran dan Pinasungkulan, serta dari Pimpin, Tasik Oki di kelurahan Tanjung Merah. “Jangan tutup, lepas saja petugas disitu untuk pemeriksaan. Kalau menutup sebagian atau seluruh wilayah harus ada koordinasi dan izin dari pemerintah Provinsi Sulut, serta harus melalui kajian/analisa yg matang, jika itu semua sudah ada silakan saja,” ujarnya.
Penutupan sebagian atau seluruh akses utama jalan antara Kabupaten Kota akan ada konsekuensinya. “Sehingga pemerintah kota akan mengambil kebijakan itu harus menanggung semua konsekuensinya,” katanya. Dia mengusulakan apa yang dilakukan pemkot Bitung terkait pemeriksaan kesehatan orang masuk buat kayak model drive thru, tempatkan petugas di 4 pintu masuk tersebut di Karondoran, Pinasungkulan, Sagerat dan Tanjung Merah.
“Kemudian siapkan 3P yakni, personil, peralatan dan pembiayaannya. Kalau itu yang bisa dilakukan pemkot saya kira semua warga akan setuju dan tidak ada konsekuensi lain yang harus ditanggung oleh pemerintah,” pungkasnya.
Pantauan dilapangan hingga Kamis, (16/4/2020), penutupan jalan juga terjadi di pintu masuk kelurahan Tanjung Merah dari Sagerat, serta pintu masuk dibeberapa perumahan di kelurahan Sagerat Weru 1 dan ara menuju Sagerat Weru 2. (hzq)
