Pemerintah Desa Werot Transparan Soal Anggaran Desa

Topiksulut.com,Minut-Dalam hal berbicara soal anggaran, pemerintah Desa Werot Kecamatan Likupang Selatan (Liksel) selalu transparan dengan masyarakat desa. Hal itu dilakukan pemerintah desa yang dipimpin oleh Hukum Tua (Kumtua) Desa Werot, Fanly Walandouw. Sebab ini menyangkut program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Apalagi di tahun ini, pemerintah telah menyalurkan Dana Desa (Dandes) sehingga transparansi anggaran menjadi kewajiban pemerintah untuk mengumumkan kepada masyarakat. Transparansi anggaran ini dilakukan setiap tahun.

Buktinya, pada tahun ini dilihat dari Anggaran Belanja Pendapatan Desa (APBDes) Desa Werot Tahun 2021 yang terbagi atas Pendapatan sebesar Rp1.128.362.415 dan 5 bidang dalam Belanja desa sebesar Rp1.280.030.230. Anggaran pendapatan desa ini terdiri dari Dana Desa sebesar Rp763.412.000, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp323.639.100 dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp41.311.315. Adapun surplus/defisit dan pembiayaan silpa tahun 2020 dalam pendapatan sebesar Rp151.667.815.

Sementara untuk belanja desa di bidang penyelenggaran pemerintah desa sebesar Rp501.786.230 dimana sudah terdiri atas sub bidang penyelengaraan belanja Siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa sebesar Rp419.966.415, sub bidang penyediaan sarana prasarana pemerintah desa Rp14.606.100, Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan Rp19.468.000, Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan Rp25.934.400 dan Sub bidang pertanahan Rp21.811.315.

Untuk pelaksanaan pembangunan desa Rp606.644.000 yang terdiri dari sub bidang pendidikan Rp64.584.000, Sub bidang kesehatan Rp335.285.000, Sub bidang pekerjaan umum dan penata ruang Rp38.775.000, Sub bidang kawasan pemukiman Rp18.000.000 dan Sub bidang komunikasi, perhubungan dan informatika Rp149.000.000.

Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp24.800.000, bidang pemberdayaan masyarakat Rp10.000.000, bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp136.800.000.

“Semua penganggaran ini wajib diketahui oleh masyarakat. Sebab, perencanaan dan program yang akan kami lakukan sudah melalui hasil musyawarah desa yang melibatkan BPD, tokoh masyarakat dan tokoh agama,” tambah Walandouw.(gebe)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *