Topiksulut.com, PEMERINTAHAN – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E Kandouw siang tadi (Selasa 11/12/2018) secara resmi menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran (TA) 2019, yang diserahkan secara langsung oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo di Istana Negara (Jakarta), setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan secara tegas bahwa belanja pemerintah harus fokus untuk kegiatan utama yang dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat didaerah masing-masing, bukan sebagai pendukung seperti rapat-rapat, perjalanan dinas, honor dan lain-lainnya.
“Pastikan seluruh program harus bisa berjalan dengan baik, pantau terus semua anggaran secara berkala, bulanan atau triwulan, ingat anggaran 2019 ini harus betul-betul digunakan untuk rakyat,” tegas Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi meminta agar dalam pengelolaan anggaran DIPA 2019 tidak ada lagi tindak korupsi yang dapat merugikan negara yang berefek kepada rakyat.
“Pokoknya tidak ada lagi yang namanya perbuatan-perbuatan korupsi, mark up, dan kegiatan menyimpang, betul-betul pastikan anggaran kita dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, betul-betul diterima oleh yang membutuhkan,” sambung Jokowi.
Pada APBN 2019, pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp2.165,1 triliun atau meningkat 14,27 persen dari asumsi penerimaan di APBN 2018 senilai Rp1.894,7 triliun.
Sementara itu belanja negara dipatok Rp2.461,1 triliun atau naik 10,83 persen dari Rp2.220,6 triliun pada tahun ini.
Dari postur penerimaan dan belanja tersebut, pemerintah mengasumsikan defisit anggaran sebesar Rp296 triliun atau 1,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan defisit keseimbangan primer menjadi Rp20,1 triliun.
Sedangkan Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandouw ketika dihubungi Topiksulut.com via WhatsApp membenarkan bahwa penekanan Presiden Jokowi terkait DIPA harus bisa mensejahterahkan dan pro kepada rakyat.
“Jadi pesan Pak Presiden, kita harus bisa mengoptimalkan dana dari rakyat tersebut untuk mensejahterahkan rakyat, tidak boleh lagi ada yang namanya korupsi atau mark up dan hal-hal yang menyimpang”, tegas orang nomor dua di Sulut tersebut yang terkenal komitmen memberantas korupsi dan mengutamakan rakyat bumi Nyiur Melambai (Sulut). (CHRIS)
