Topiksulut.Com_Gelombang protes saat ini sedang terjadi di berbagai daerah yang notabene menginginkan Reformasi di beberapa lini pemerintahan.
Kamis (4/9/2025).
Terkait hal itu sejumlah Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), serta organisasi kewartawanan di daerah ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pimpinan dan anggota dewan.
Pertemuan tersebut diprakarsai empat LSM besar di Minsel, yakni Ormas Aliansi Kebangsaan Indonesia (ASKAINDO), Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-TIPIKOR), Independen Nasional Anti Korupsi (INAKOR), serta Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI).
Dukungan juga datang dari organisasi pers, antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Wartawan Online (IWO), Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), serta para jurnalis yang tergabung di biro Minsel.
Rombongan diterima langsung oleh pimpinan DPRD Minsel, yakni Ketua DPRD Stefanus Lumowa, Wakil Ketua Ezekiel Paruntu, dan Wakil Ketua Paulman Runtuwene.
Sejumlah anggota dewan lain juga hadir, di antaranya Lusye Singal, Novita Maramis, Lady Langie, Robby Sangkoy, hingga Jones Kaseger.
Namun, absennya beberapa legislator seperti Elsye Roosje Sumual, Rommy Pondaag, Donny Walean, Jerry Pangkey, dan Ricky Kalangi menjadi sorotan peserta.
Dalam audiensi, aliansi LSM dan Ormas tidak hanya mengangkat isu lokal, tetapi juga menyuarakan isu nasional.
Mereka mendesak DPRD Minsel agar menyampaikan ke DPR RI usulan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI.
Di tingkat daerah, peserta menyoroti sejumlah persoalan yang dianggap krusial. Mulai dari kenaikan pajak, pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut), moral dan etika anggota dewan, hingga persoalan perusahaan tanpa izin, AMDAL, limbah, IPAL, serta transparansi dana publikasi pemerintah
Inilah aspirasi masyarakat yang kami bawa. Kami ingin DPRD Minsel benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat,” ujar Ketua LSM ASKAINDO Sulut, Noldy Poluakan, yang menjadi inisiator kegiatan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Minsel Stefanus Lumowa menegaskan pihaknya tidak akan menutup telinga.
“Semua masukan akan kami tampung, kami saring, dan kami tindaklanjuti sesuai tupoksi kami sebagai lembaga legislatif,” ucap Lumowa.
Langkah dialog ini diapresiasi karena berlangsung damai dan terukur, berbeda dengan aksi-aksi anarkis yang marak terjadi di sejumlah daerah Indonesia belakangan ini.
Seperti diketahui, beberapa demonstrasi massa di daerah lain berujung kericuhan, penjarahan, hingga pembakaran fasilitas umum akibat kekecewaan masyarakat terhadap DPR.
Meski demikian, aliansi LSM dan Ormas memberi tenggat waktu 10 hari bagi DPRD Minsel untuk menindaklanjuti poin-poin aspirasi tersebut.
Inilah aspirasi masyarakat yang kami bawa. Kami ingin DPRD Minsel benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat,” ujar Ketua LSM ASKAINDO Sulut, Noldy Poluakan, yang menjadi inisiator kegiatan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Minsel Stefanus Lumowa menegaskan pihaknya tidak akan menutup telinga.
“Semua masukan akan kami tampung, kami saring, dan kami tindaklanjuti sesuai tupoksi kami sebagai lembaga legislatif,” ucap Lumowa.
Langkah dialog ini diapresiasi karena berlangsung damai dan terukur, berbeda dengan aksi-aksi anarkis yang marak terjadi di sejumlah daerah Indonesia belakangan ini.
Seperti diketahui, beberapa demonstrasi massa di daerah lain berujung kericuhan, penjarahan, hingga pembakaran fasilitas umum akibat kekecewaan masyarakat terhadap DPR.
Meski demikian, aliansi LSM dan Ormas memberi tenggat waktu 10 hari bagi DPRD Minsel untuk menindaklanjuti poin-poin aspirasi tersebut.(Hemsi)
