Topiksulut.com, POLITIK / PEMERINTAHAN – Sebagai acuan pertimbangan dan penilaian terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemeruntahan Daerah ( LPPD ) saat ini senantiasa harus tersusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007,serta didalamnya wajib tersaji atau berisi data yang objektif dan akuntabel berdasarkan Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ), disamping itu dapat mewakili hasil dari capaian penyelenggaraan pemerintah daerah, baik yang telah maupun yang sedang berlangsung.
Hal ini dikatakan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah DR Jemmy Kumendong M.Sisaat membuka rapat Pra Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2016 di Ruang WOC Kantor Gubernur Sulut Senin ( 19/06 ) Kemarin.
Pelaksanaan pra evaluasi ini tentunya adalah salah satu bentuk aktualisasi dari upaya dan langkah strategis yang kemudian perlu kita ikuti dan sukseskan bersama, untuk melihat dan mengevaluasi kembali materi yang ,terkandung , mencermati kesesuain data dengan dokumen pendukung sekaligus mengidentifikasi dan menginventarisir berbagai permalahan ,kendala dan kelemahan yang disusun dalam penyusunan dalam LPPD tahun 2016, jelasnya.
Lanjut Kumendong, mengingat bahwa untuk menghasilkan LPPD terbaik harus dilandasi dengan keseriusan, komitmen dan sinergitas yang tinggi antara kabupaten/kota dan provinsi,dan memamnfaatkan kegiatan ini sebagai media mempermantap kesamaan visi dan kesatuan persepsi , serta memperkokoh tekad, komitmen untuk senantiasa menyempurnakan LPPD dengan data dan informasi selengkap- lengkapnya, harapnya.
“Sebab LPPD Pemerintah Provinsi tidak akan pernah mendapatkan yang terbaik tanpa adanya sinergitas positif dan dukungan dari pemerintah Kabupaten dan Kota”, tutup Kumendong. (Chris)
