Kebijakan Prioritas (Skala Tertentu) Pemimpin, Dapatkah Dirasakan Untuk Kesejahteraan Masyarakat?

Sulut540 Dilihat

Topiksulut.com,SULUT-Pengamat politik dan pemerintah Sulut (Sulawesi Utara), Taufik Manuel Tumbelaka dalam sebuah catatan kecilnya jelang HUT Provinsi, menuangkan beberapa skala prioritas kebijakan pemimpin.

Jika ada suatu “kebiasaan” baik ketika muncul Pemimpin disuatu wilayah, yaitu mengangkat Visi dan Misi sebagai langkah kebijakan kedepan, dimana biasanya akan ada beberapa skala prioritas kebijakan tertentu yang akan dijadikan ‘primadona’.

“Dan ini sah-sah saja dari sisi pilihan politik pemimpin dalam penentuan kebijakan sesuai kondisi dan potensi,” kata pria jebolan UGM ini.

Dari Gubernur Pertama Sulut, FJ Tumbelaka, Penjabat Gubernur Soenandar Priosoedarmo , Penjabat Gubernur Abdulah Amu, Gubernur HV Worang, dengan mengambil pilihan politik dibidang pemulihan keamanan sebagai prioritas atau program unggulan.

Pada waktu awal-awal Sulawesi Utara (Sulut, dulu disingkat Sultara) lahir, Gubernur Pertama Sulut, FJ Tumbelaka, mengambil pilihan politik dibidang pemulihan keamanan sebagai prioritas atau program unggulan, dasar pemikiran Gubernur Tumbelaka sangat sederhana, jika daerah aman dan damai maka kita bisa membangun apa saja untuk rakyat.

Ketika Gubernur Tumbelaka mundur dari jabatan karena alasan kesehatan, maka “tongkat” prioritas ini diestafetkan atau dilanjutkan oleh Penjabat Gubernur Soenandar Priosoedarmo, bahkan kemudian dilanjutkan lagi oleh Penjabat Gubernur Abdulah Amu. Uniknya ini tetap dilanjut-kan oleh Gubernur HV Worang diawal awal pemerintah-an setelah mengantikan Penjabat Gubernur Amu.

Saat ini, tiba di kepemimpinan Sulut Gubernur Olly Dondokambey (OD) dan Wakil Gubernur Steven Kandow (SK), ada satu pilihan politik menarik yang “dijagokan” sebagai kebijakan khusus, yaitu sektor Pariwisata.

Kilas balik, sektor ini sempat coba diangkat oleh Gubernur Sarundajang dengan tekad menjadikan daerah ini ke 2 setelah Bali.Sayangnyatekad ini meredup.

Baca juga:  Hadapi Pilkada Serentak 2024, Kapolda Sulut Kumpulkan Bhabinkamtibmas se-Sulut

Dan waktu Penjabat Gubernur Sumarsono menjabat, nampak harapan dan udara segar, khusus sektor pariwisata kembali diangkat dengan sejumlah upaya membangun kerjasama bersama berbagai pihak dengan tagline Mari Jo Ka Manado.

“Saat ini, untuk Kebijakan OD-SK yang telah direspon luas dalam bentuk kemitraan bersama sejumlah pihak, tentu wajib diapresiasi karena akan mengangkat potensi SDM plus SDA seperti wisata alam, budaya, kuliner dan lainnya,” pujiNya.

Kebijakan prioritas ini mulai menunjukan hasil menggembira-kan dari sisi lonjakan kunjungan wisatawan yang konon kabarnya terjadi peningkatan ratusan persen.

Sayangnya, ditengah kabar menggembirakan hasil kebijakan prioritas kebijakan saat ini, mulai nampak sejumlah kelemahan dari para oknum-oknum yang terlihat sebagai “operator lapangan” dari perpanjangan-tanganan kebijakan OD-SK disektor Pariwisata. Ini tergambar dari ketidak-jelasan dari para “pemain” lapangan dalam menindak-lanjuti apa yang akan dilakukan dilapangan.

Contoh sederhananya adalah telah timbul pertanyaan, tidak jelas kemana saja para wisatawan yang konon telah menembus angka fantastis puluhan ribu. Apakah sejumlah potensi wisata daerah ini seperti wisata alam, budaya dan kuliner telah “terjual” dengan signifikan ?.

“Jika dikatakan telah ‘terjual’ kenapa uang para wisatawan terkesan tidak dirasakan oleh banyak pihak ?. Dan siapa pihak-pihak yang merasakan ?. Prediksi sejumlah pihak termasuk saya,semoga tidak salah, adalah lonjakan fantastis kunjungan wisatawan di Sulut hanya dinikmati oleh sejumlah pihak yang biasa disebut Pemodal, sedangkan masyarakat pada umumnya hampir tidak terlihat merasakan dampaknya secara signifikan,” kritisiNya sembari menambahkan Jika ini benar, maka dapat diartikan sejumlah SDM “operator lapangan” tidak mampu mengembang kebijakan khusus Pariwisata dari OD-SK untuk Sulut.

Baca juga:  Bupati Tendean Ajak Seluruh Elemen Pemerintahan Bersatu Perangi Korupsi

Menurutnya lagi, sejatinya kesuksesan pariwisata harus berdampak atau dapat dirasakan secara signifikan oleh
masyarakat luas, hal ini tergambar dari daerah-daerah di Indonesia yang telah terlebih dahulu mengandalkan sektor kepariwisataan, Bali dan Jogyakarta misalnya, sangat tampak masyarakat ikut merasakan secara signifikan.

Bahkan, khusus untuk Jogyakarta dapat dilihat mulai para penjual jasa angkutan (Taxi, Andong, Becak dll), kuliner (rumah makan, cafe, warung dll), cinderamata (toko, galeri kecil, pedagang kaki lima dll) serta ada sejumlah bidang yang dilakoni oleh masyarakat yang tersentuh geliat pariwisata.

“Pilihan politik Pemimpin (termasuk OD-SK) dimanapun dengan wujud kebijakan khusus disektor apapun, pada dasarnya berorientasi kepada pembangunan kemajuan wilayahdengan muara politik, kesejahteraan rakyat seluas-luasnya, ini adalah bagian dari upaya tanggung jawab Sang Pemimpin,” tambahNya.

Tentunya setiap kebijakan yang dikategorikan prioritas 1 (P-1) harus didukung oleh semua pihak, terlebih para “operator lapangan”, pelibatan banyak pihak adalah salah satu bentuk upaya awal memperoleh dukungan luas, namun tertunya perlu didukung oleh para SDM yang mumpuni yang termonitor serta secara berkala dan dievaluasi derap langkahnya termasuk evaluasi arah kebijakan.

“Jika tidak, maka kebijakan prioritas dari Pemimpin akan tidak dapat dirasakan oleh mayarakat dan berpotensi Sang Pemimpin terjebak dalam ironi jargon politik semata. “SELAMAT HARI JADI SULAWESI UTARA,” tutup Tumbelaka, putra mantan Gubernur Sulut pertama, FJ Tumbelaka. (Serly Tasiam)