Topiksulut.com,SULUT- Anggota DPRD Sulut Lucia Taroreh ST lakukan masa reses II 2017 di Kelurahan Paslaten Satu Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon. Saat menjaring aspirasi masyarakat bermacam keluhan yang disampaikan.
Dari persoalan infrastruktur jalan, BPJS, Kartu Indonesia Pinter (KIP), bantuan pupuk, sarana/ prasarana angkutan umum, Selasa (19/09) kemarin.
Seperti diungkapkan Hengky Wongkar salah satu warga Paslaten timur. Dikeluhkannya, pelebaran ruas jalan Tomohon-Manado belum dilaksanakan sejak pemerintahan gubernur sebelumnya. Begitu pula terkait pelayanan kesehatan yang menggunakan BPJS.
Lain lagi yang disorot Donald Kaparang warga Walian Tomohon selatan. Dirinya mempertanyakan apakah ada sinkronisasi antara Pemerintah Kota Tomohon dan Provinsi Sulut. Disamping itu lanjut Kaparang, pariwisata kota Tomohon tidak ditunjang oleh infrastruktur. “Kalau pun ada, pembangunan lewat swasta,” tutur dia.
Menanggapi semua aspirasi itu, Taroreh pun berujar bahwa ruas jalan Tomohon-Manado sudah dimasukkan ke APBD dan akan dilakukan bertahap.
“Ada beberapa tempat yang sudah dilakukan pelebaran sesuai yang tertata di APBD. Ruas jalan ini selalu disuarakan ke bapak gubernur Olly Dondokambey, apalagi dekat jembatan kritis atau rawan lonsor,” ujar Taroreh.
Sedangkan terkait BPJS, Legislator dapil Tomohon-Minahasa ini pun menjelaskan dan menegaskan jika memang hal ini berkali kali ditanyakan. Tapi, bila masih ada pasien yang dipulangkan belum sembuh, laporkan rumah sakit mana, dan akan diteruskan ke BPJS agar rumah sakit tersebut ditegur. Ini selalu jadi catatan DPRD. DPRD pun sudah seringkali mendesak BPJS harus tuntas perawatan pasien baru pulang.
“Jika ketahuan atau ada laporan rumah sakit yang memulangkan pesien, bisa langsung telpon ke kami , kami akan menghubungi langsung RS bersangkutan dan ke BPJS, hal ini memang sudah kami mintakan pada RS agar tidak memulangkan pasien jika masih keadaan sakit,” tegas Taroreh.
Sedangkan terkait sinkronisasi dikatakan Taroreh, pada prinsipnya Pemerintah Provinsi dan Kota Tomohon terus lakukan sinkronisasi. Contohnya, Pemerintah Provinsi memberikan bantuan ke Kota Tomohon adalah pelaksanaan iven tiff. Pemerintah provinsi sangat menunjang program pariwisata. Untuk masalah Jalan alternatif, jalan dari Kali ke Tomohon, jalan masih rusak. Aspirasi akan dimasukkan, nanti dilihat jalan provinsi atau jalan kabupaten kota.
Sementara soal bantuan KIP, Tatoreh mengakui bahwa data yang digunakan saat ini yaitu siapa saja yang berhak menerima bantuan pendidikan tersebut masih menggunakan data lama.
“KIP harusnya didata dari pemerintah setempat, data masih mengacu pada 2011 atau data lama,akan tetapi sepengetahuan kami sudah ada verifikasi data, pendataan dikelurahan untuk perbarui data baru. Ada yang tidak pantas menerima masih ada nama, tapi akan kami koordinasikan dengan dinas terkait untuk pendataan,”tambah Taroreh.
Diketahui, direses itu telah dibagikan bantuan kursi roda bagi yang benar-benar membutuhkan.
“Untuk paslaten ada dua kursi roda yang disumbangkan. Ada 10 kursi roda dari dinas sosial,” pungkas Taroreh kepada wartawan usai memberikan bantuan kursi roda kepada salah satu warga Paslaten 1 Lingkungan 4, Marrie kambey (74). (serly)
