Puluhan Warga Mitra Mengadu ke DPRD Sulut

TOPIKSULUT.COM, DEPROV- Puluhan warga Desa Silian Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Senin (26/3/2018) kemarin siang sambangi gedung kantor DPRD Sulut. Ini sebagai bentuk protes atas kondisi jalan yang rusak berat dan anjloknya harga jual kelapa.

Padahal, itu salah satu jalan penghubung antara dua kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara (Mintra) dan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Dan kelapa adalah salah satu komoditi andalan daerah tersebut.

Para pendemo pun disambut Anggota Dewan dari Dapil Mitra-Minsel yaitu, Felly Runtuwene(Nasdem), Eddison Masengi(Golkar), Deky Palinggi(Golkar), Boy Tumiwa(PDIP) dan Billy Lombok(Demokrat).
Dalam ruang rapat Komisi I, “Kami ingin menanyakan soal jalan provinsi penghubung antara Minsel- Mitra dan harga kelapa yang kian sampai saat ini kian terpuruk,” tegas Gusman Mangero sebagai Koordinator Lapangan.

Selama ini wakil rakyat dinilainya telah mendapat fasiltitas dan kemewahan namun harus diseimbangkan dengan kinerja serta fungsi legislasi. Harus ada tanggung jawab sebagai anggota provinsi memperjuangkan aspirasi rakyat. “Harus mementingkan aspirasi rakyat, bangsa dan negara, bukan justru kepentingan diri sendiri,” tungkasnya.

Ia menegaskan, sebelum kepemimpinan Gubernur periode lalu, jalan Mitra-Minsel tersebut tidak pernah diperbaiki. Begitu pula sampai selesai menjabat belum kunjung tersentuh. “Lalu-lintas itu pendukunga pembangunan ekonomi rakyat. Jalan itu sangat sempit dan berlubang, areanya off-road. Kita saja perjalanan tiga jam sampai tiba di sini (Manado, red),” jelasnya.

“Ini berlangsung bertahun-tahun tidak kunjung diperbaiki. Kita juga pengumpul kelapa sangat kesulitan membawa bahan. Memperbaiki jalan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas,” kuncinya.
Pengunjuk rasa pula mendesak supaya pemerintah memperhatikan harga kelapa yang sudah sangat menukik. Hingga kini tidak ada niat baik pemerintah untuk mengupayakan kenaikan harga. “Kian hari makin terpuruk harga kelapa, tidak ada keseriusan pemerintah menyelesaikan persoalan ini. Begitu pula pembangunan jalan provinsi Mitra-Minsel sudah harus diselesaikan karena jalur pengangkutan kelapa.

Kami harap ini sudah harus diselesaikan pada tahap pertama. Harus diperlebar dan diluruskan karena banyak tikungan,” ujarnya.

“Kalau jalan tidak diperbaiki dan harga kopra masih di bawah maka bagaimana kita memenuhi sandang pangan untuk kebutuhan membiayai pendidikan anak-anak kita. Banyak orang yang meninggal lewat jalan itu. Kadang sudah tidak sampai rumah sakit meninggal. Ibu hamil belum sampai rumah sakit bayinya sudah lahir bahkan ada ibu meninggal,” sambungnya.

Dirinya menegaskan, massa aksi akan kembali datang apabila tidak ada tindakan dari pemerintah untuk persoalan tesebut. “Padahal kami juga bayar pajak tapi tidak menikmati hasil pajak. Tidak ada yang balik ke masyarakat, kami tidak rasa,” kuncinya.

Anggota Komisi III DPRD Sulut, Eddison Masengi mengatakan, kucuran anggaran yang diketuk untuk Minsel-Mitra dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Dinas Pekerjaan Umum, sangat banyak. Khusus Minsel-Mitra adalah kedua terbanyak setelah Minahasa yang dialokasikan.

“Ini juga berkat hasil reses dari teman-teman kita di dapil (daerah pemilihan, red) sehingga bisa teranggarkan. Itu perjuangan kita,” tutur politisi Partai Golkar itu.

Sementara, Anggota Komisi III DPRD Sulut, Felly Runtuwene saat itu pun berujar, pihaknya selalu meneriakan untuk perbaikan jalan tersebut. Hanya saja menurutnya, palu untuk eksekusi ada di tangan kepala daerah.

“Bisa dilihat di notulen sidang, kami terus meneriakkannya. Kemudian masalah kopra baiknya datangkan investor ke sana. Itulah yang namanya kalau sudah jadi daerah otonomi, sebenarnya harus mandiri,” tegas Runtuwene. (*/ely)