DEBAT PUBLIK: Calon Bupati dan Wakil Bupati Mitra 2018, sebelum Debat Publik II, Selasa lalu di Wale Wulan Lumintang, Ratahan. (foto: otnie/ts)
Debat Publik II Calon Bupati dan Wabup Mitra 2018
RATAHAN, topiksulut.com—Debat publik II Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) tahun 2018 yang diselenggarakan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Wale Wulan Lumintang Ratahan, Selasa (3/4/2018) kemarin, menarik disimak. Pasalnya, seorang nelayan dari Belang diberi kesempatan bertanya kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati, pada segmen tanya jawab dimana menurutnya, selama ini dirinya yang keseharian berprofesi sebagai nelayan terus dibuat susah akibat adanya praktek pungutan liar (Pungli) dalam pengsian Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kabupaten Mitra.
Menjawab pertanyaan nelayan tersebut, calon bupati James Sumendap menyebutkan, adanya praktek Pungli tidak hanya berdampak kepada nelayan, tapi kepada seluruh masyarakat di Minahasa Tenggara. Sumendap menyebutkan, adanya praktek Pungli dalam pengisian BBM ikut berdampak bagi ekonomi masyarakat Mitra.
“Yang paling penting bagaimana aparat penegak hukum hadir dan menyikapi serius praktek Pungli ini, sehingga baik nelayan dan masyarakat Mitra secara umum tidak dibuat susah,” tegas Sumendap sembari menyebutkan, akan menyeriusi masalah ini jika kembali dipercayakan memimpin Mitra.
Lanjut Sumendap mengatakan, sebelum pertanyaan nelayan ini diajukan, dirinya sudah menyiapkan sebuah terobosan baru untuk membantu masyarakat sehingga tidak ada lagi yang namanya praktek Pungli dalam pengisian BBM galonan di SPBU.
“Saya sudah programkan tahun depan jika kembali memimpin Mitra akan melakukan pengadaan pertamini di 154 desa. Hal ini saya yakni akan menjadi solusi guna menghindari terjadinya praktek Pungli di SPBU-SPBU yang ada di Mitra,” kata Sumendap.
Nantinya lanjut Sumendap, pertamini-pertamini di masing-masing desa akan dikelola oleh Badan Usaha Milih Desa (Bumdes). “Dengan demikian maka apa yang menjadi jeritan kaum nelayan akan teratasi dan perekonomian masyarakat akan semakin baik lagi kedepannya,” tandasnya.
Memang diakui nelayan ini, saat diberi kesempatan bertanya, sudah kondisi kami susah, tambah dibuat susah lagi saat mengisi BBM untuk keperluan melaut. “Mengapa? Karena kami harus dikenakan biaya tambahan saat mengisi BBM dalam bentuk galon di SPBU,” tegasnya.
Menurutnya, praktek Pungli yang terjadi di SPBU saat pengisian BBM galonan membuat nelayan menjerit. Dimana biaya operasional saat melaut hamper tidak sebanding dengan pendapatan kaum nelayan.
“Maka kepada pasangan calon, jika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati apa langkah dan tindakan tegas yang akan diambil untuk membantu nasib nelayan dalam memperoleh BBM yang sesuai dengan harga jual khsusunya yang sudah disubsidi oleh pemerintah tanpa adanya praktek Pungli,” pintanya.
Dalam debat yang dimoderatori Dosen FISIP Unsrat DR Welly Waworundeng MSi ini, berlangsung meriah. Karena semua pertanyaan yang diaujukan panelis dijawab dengan baik oleh Paslon Bupati James Sumendap dan Jesaya J Legi. (otnie)
