POS KEAMANAN: Pihak Pemkab Mitra Segera Galakkan Kembali pos keamanan di semua desa/kelurahan di daerah ini, menyusul aksi teror bom di berbagai tempat di Surabaya. (foto ist)
RATAHAN, TOPIKSULUT.COM-Terkait teror bom bunuh diri di sejumlah tempat, di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), pada Minggu (14/5/2018) dan Senin (15/5/2018) di depan Mabes Poltabes Surabaya, maka pihak Pemkab Mitra menyerukan pernyataan rasa belasungkawa atas jatuhnya korban teror bom bunuh diri.
Kepala Bagian Humas Setdakab Mitra Franky Wowor SSos mengatakan, Pemkab Mitra berbela sungkawa atas jatuhnya korban dan menyerahkan kasus itu kepada pihak yang berwajib untuk mengusut tuntas hingga keakarnya.
“Pemkab Mitra, mendesak aparat mencari siapa dalang di balik pengemboman dan menghimbau kepada seluruh masyarakat kabupaten Mitra agar jangan terprovokasi dengan kejadian tersebut,” kata Wowor, Senin (13/5/2018).
Pemkab Mitra berharap, seluruh masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagai pemerintah berkewajiban untuk mendoakan, agar jangan sampai terulang kembali kejadian yang merengut nyawa orang.
“Kepada seluruh camat, hukum tua dan lurah yang berada di barisan terdepan di tengah-tengah masyarakat berkewajiban menjaga keamanan serta mewajibkan setiap orang perorang dan kelompok, agar melaporkan keberadaan mereka di tempat mereka tuju atau di desa yang orang itu masuk,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya akan kembali menggalakkan keberadaan pos keamanan lingkungan di setiap desa dan kelurahan, sambil membina rasa kebersamaan antara pemeluk agama dan kepercayaan masing masing, karena kerukunan agama adalah modal utama rasa kekeluargaan dan kebersamaan antar pemeluk agama dan kepercayaan.
Sementara, Sekretaris daerah Sekda) Mitra Robby Ngongoloy menanggapi maraknya aksi teror, Pemkab Mitra bakal mendata warga pendatang guna mengantisipasi masuknya jaringan terorisme ke wilayah ini.
“Kami segera terbitkan surat edaran ke para camat dan hukum tua supaya melakukan pendataan terhadap warga pendatang yang ada di Kabupaten Mitra. Terlebih khusus untuk di wilayah pesisir,” kata Robby.
Pemkab Mitra terus melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), para camat, Sat-Pol PP, hingga Disdukcapil, guna melakukan pendataan warga pendatang.
“Kami akan segera lakukan terkait hal ini. Kemungkinan paling lambat Selasa sudah diterbitkan surat edaran,” janjinya.
Kabupaten Mitra sebut sekda, masih tergolong aman namun antisipasi wajib dilakukan, sangat rawan masuknya jaringan terorisme.
“Kami juga koordinasikan hal ini dengan pihak kepolisian dan koramil yang ada di masing-masing kecamatan. Supaya pengamanan lebih ditingkatkan,” jelasnya.
Jika nanti kedapatan, tambahnya, ada warga yang tak mempunyai data administrasi kependudukan yang jelas, akan ditindak dengan langsung dipulangkan.
“Kami akan tindak tegas ini. Jika kedapatan tak punya data yang jelas. Langsung kami pulangkan,” tandas Robby. (otnie)
